Pemkot Samarinda Siapkan Langkah Permanen Cegah Longsor di Sambutan

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Aktivitas lalu lintas di jalur penghubung Jalan Merdeka menuju Jalan Pelita 3, Kecamatan Sambutan, kini telah kembali normal setelah penanganan darurat rampung dilakukan.

Pemulihan ini sekaligus menandai berakhirnya tahap respons cepat yang sebelumnya difokuskan pada pembersihan material longsor.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebelumnya bergerak sigap melalui tim kebencanaan untuk membuka kembali badan jalan yang sempat tertutup.

Upaya tersebut dilakukan agar mobilitas masyarakat tidak terganggu dalam waktu lama, sehingga akses vital di kawasan tersebut dapat segera difungsikan kembali.

Meski kondisi jalan sudah pulih, perhatian pemerintah kini beralih pada langkah penanganan jangka panjang.

Kawasan tersebut dinilai masih memiliki potensi kerentanan terhadap pergerakan tanah, sehingga diperlukan upaya penguatan struktur untuk mencegah kejadian serupa.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Samarinda, Budy Santoso, mengungkapkan bahwa lokasi tersebut sebenarnya telah masuk dalam rencana penanganan sejak awal tahun. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran khusus sebagai bagian dari langkah mitigasi.

“Lokasi tersebut telah masuk dalam perencanaan tahun berjalan dan telah dialokasikan anggaran. Potensi longsor di kawasan itu memang sudah diprediksi sebelumnya, sehingga pada tahun ini kami menyiapkan langkah antisipatif terhadap kemungkinan tersebut,” ujarnya, pada Kamis (26/2/2026).

Secara teknis, pemerintah akan menerapkan rekayasa lereng dengan mengurangi bagian tebing yang dinilai berisiko tinggi. Metode ini dilakukan dengan menggali area rawan agar potensi longsor tidak langsung mengarah ke badan jalan.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kestabilan tanah sekaligus menjaga ketahanan infrastruktur di kawasan tersebut.

“Area yang berpotensi longsor akan kami kurangi dengan melakukan penggalian sekitar lima hingga sepuluh meter ke dalam. Dengan demikian, apabila terjadi longsor, material tidak lagi langsung mengenai badan jalan,” jelasnya.

Pendekatan penggalian dipilih dengan mempertimbangkan aspek sosial dan administratif, terutama terkait kepemilikan lahan di sekitar tebing. Metode ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan pembangunan turap yang biasanya memerlukan proses perizinan lebih kompleks.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membenahi sistem drainase guna mengendalikan aliran air hujan agar tidak langsung menggerus lereng.

Penataan ini menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi, mengingat air permukaan selama ini menjadi salah satu faktor utama penyebab ketidakstabilan tanah.

Meskipun akses jalan telah sepenuhnya pulih, upaya mitigasi akan terus dilanjutkan sepanjang tahun.

Beberapa titik dengan kondisi tebing yang tinggi bahkan memerlukan kajian teknis lebih mendalam karena membutuhkan biaya yang cukup besar.

“Terdapat sejumlah titik yang telah teridentifikasi rawan, khususnya pada tebing dengan ketinggian signifikan. Penanganannya memerlukan perencanaan yang matang karena kebutuhan anggarannya juga relatif besar,” pungkasnya.