DPRD Balikpapan Prioritaskan Penanganan Banjir 2026, Alwi Al Qadri: Butuh Rp2 Triliun

Etam–Benuanta 25 Februari 2026 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

Ukuran:

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Persoalan banjir masih menjadi sorotan warga Kota Balikpapan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan penanganan banjir akan menjadi program prioritas usulan DPRD pada tahun anggaran 2026.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri. Menurut Alwi, meskipun berbagai sektor pembangunan di Balikpapan menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, persoalan banjir tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

“Kalau melihat perkembangan setiap tahun, alhamdulillah sudah banyak yang membaik. Namun memang ada beberapa hal yang masih harus dan wajib kami selesaikan, terutama penanganan banjir,” ujarnya kepada awak media, pada Rabu (25/2/2026).

Ia mengungkapkan, total kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir di Balikpapan diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.

Angka tersebut mencakup pembangunan dan normalisasi drainase, pengendalian daerah aliran sungai (DAS), pembangunan kolam retensi, hingga infrastruktur pendukung lainnya.

Namun hingga saat ini, anggaran yang baru dapat dialokasikan sekitar Rp200 miliar atau kurang lebih 10 persen dari total kebutuhan.

“Kami baru menganggarkan kurang lebih Rp200 miliar, sedangkan kebutuhan Rp2 triliun. Itu bukan angka kecil. Artinya masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi secara bertahap,” jelasnya.

Alwi mengakui, sebagian masyarakat mempertanyakan lambatnya penanganan banjir. Ia menilai hal tersebut wajar karena dampak banjir memang dirasakan langsung oleh warga. Meski begitu, ia menegaskan penyelesaian masalah membutuhkan proses panjang dan dukungan anggaran besar.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diperlukan dukungan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar program pengendalian banjir dapat berjalan optimal.

“Kami juga harus mendapatkan bantuan, baik dari provinsi maupun pemerintah pusat. Kalau langsung menghabiskan PAD tentu tidak memungkinkan," paparnya.

Di sisi lain, Alwi menyebut penanganan sampah di Balikpapan sudah menunjukkan progres positif. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dinilai cukup baik dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah kota.

Terkait rencana pembangunan bendungan di wilayah Balikpapan Barat dengan estimasi anggaran Rp10 miliar, DPRD masih akan melakukan kajian mendalam. Ia menekankan pentingnya perhitungan yang cermat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan lapangan.

“Semua harus dihitung secara matang, jangan sampai terlalu besar dan mubazir, atau terlalu kecil sehingga tidak efektif,” pungkasnya.

Adanya komitmen tersebut, DPRD berharap penanganan banjir di Balikpapan dapat dilakukan secara bertahap namun terarah, sehingga risiko genangan di kawasan rawan dapat diminimalkan dalam beberapa tahun ke depan. (*)