Rekonstruksi SDN 024 Sebulu Masuk Sorotan, Komisi IV Bedah Skema APBD dan Timeline Lelang

Etam–Benuanta 20 Februari 2026 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, KUKAR - Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mulai membedah skema pembiayaan pembangunan kembali SDN 024 Sebulu yang terdampak kebakaran.

Fokusnya bukan sekadar wacana, melainkan memastikan proyek tersebut benar-benar terkunci dalam mekanisme APBD dan memiliki timeline yang jelas.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan detail dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar terkait pos anggaran yang akan digunakan, apakah melalui pergeseran anggaran berjalan, Belanja Tidak Terduga (BTT), atau dimasukkan dalam APBD Perubahan.

“Kami ingin tahu skema pastinya. Jangan sampai hanya masuk daftar usulan tanpa kepastian sumber pembiayaan. Kalau memang prioritas, harus jelas posnya dan kapan dieksekusi,” tegasnya, pada Jumat (20/2/2026).

Menurut Idham, jika mengandalkan APBD Perubahan, maka perencanaan teknis dan dokumen pendukung harus disiapkan sejak awal tahun agar tidak terlambat saat pembahasan anggaran.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan Detail Engineering Design (DED) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar tidak menjadi hambatan administratif.

Komisi IV, lanjutnya, juga akan mengawal tahapan pengadaan. Ia mengingatkan agar proses lelang tidak molor setelah anggaran diketok.

“Begitu anggaran tersedia, lelang harus langsung jalan. Jangan sampai anak-anak menunggu terlalu lama karena proses administrasi belum siap,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, menyebut enam ruangan terdampak kebakaran, terdiri dari empat ruang kelas, satu ruang guru/kepala sekolah, serta satu ruang perpustakaan.

“Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Tidak ditemukan indikasi sumber api dari luar,” katanya.

Disdikbud Kukar telah mengusulkan pembangunan kembali gedung sekolah tersebut dalam perencanaan anggaran mendatang.

Namun, DPRD menegaskan, usulan saja tidak cukup yang dibutuhkan adalah kepastian alokasi, percepatan mekanisme, serta target waktu pembangunan yang terukur agar proses belajar mengajar segera kembali normal.