Turun Drastis, SILPA Samarinda Rp78 Miliar Dinilai Rawan Tekan APBD 2026

Etam–Benuanta 11 Februari 2026 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, SAMARINDA – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Samarinda tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp78 miliar mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Samarinda.

Nilai tersebut dipandang sebagai pijakan awal kemampuan fiskal daerah pada 2026, namun dianggap belum cukup kuat untuk menopang berbagai kewajiban yang harus diselesaikan.

Komisi II menilai besaran SILPA itu perlu dikaji secara cermat, mengingat pemerintah daerah masih memiliki beban pembayaran proyek serta kebutuhan pembiayaan program lanjutan.

Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kondisi ini dikhawatirkan dapat menekan stabilitas keuangan daerah pada tahun anggaran mendatang.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyampaikan bahwa tren SILPA dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan signifikan.

Menurutnya, angka Rp78 miliar pada 2025 jauh lebih rendah dibanding capaian tahun-tahun sebelumnya.

“Berdasarkan data yang kami terima, SILPA tahun 2025 berada pada kisaran Rp78 miliar dan akan menjadi dasar kapasitas fiskal Pemerintah Kota Samarinda dalam menyusun pembiayaan tahun 2026,” ujarnya, pada Rabu (11/2/2026).

Ia merinci, pada 2024 SILPA masih mencapai Rp284 miliar. Bahkan pada 2023 sebesar Rp585 miliar dan pada 2022 menyentuh Rp998 miliar.

Penurunan tersebut dinilai sebagai sinyal yang harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak mengganggu kemampuan pembiayaan daerah ke depan.

Karena itu, Komisi II mendorong dilakukan penelaahan komprehensif terhadap neraca keuangan 2025.

Langkah ini penting untuk mengetahui kondisi riil kas daerah sekaligus memetakan kemampuan pemerintah dalam menanggung kewajiban pembayaran proyek dan program di tahun berikutnya.

“Dalam pembahasan neraca keuangan 2025, arus kas untuk satu tahun ke depan harus dihitung secara cermat, mengingat terdapat sejumlah proyek tahun 2025 yang kewajiban pembayarannya akan jatuh tempo pada 2026,” jelasnya.

DPRD juga menyoroti kewajiban pembayaran proyek yang diperkirakan berada di kisaran Rp200 miliar hingga Rp400 miliar. Situasi tersebut dipicu oleh tidak terealisasinya dana Transfer ke Daerah (TKD) sesuai rencana awal.

Iswandi menyatakan bahwa pemerintah kota telah menyampaikan komitmen untuk menuntaskan kewajiban tersebut pada 2026. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan program pembangunan disusun berdasarkan skala prioritas yang ketat.

“Pemerintah daerah perlu melakukan penganggaran secara selektif dan terukur. Program yang tidak mendesak sebaiknya ditunda, sedangkan prioritas utama diarahkan pada penyelesaian kewajiban pembayaran,” tegasnya.

Selain persoalan kewajiban, Komisi II turut meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan penelusuran ulang terhadap aset milik Pemkot Samarinda.

Inventarisasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi aset yang berpotensi dioptimalkan.

“Kami meminta BPKAD untuk memperjelas status dan kondisi aset daerah, serta mengidentifikasi aset yang memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan BUMD maupun pihak lain guna meningkatkan pendapatan daerah,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Ke depan, DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara lebih prudent, terencana, dan akuntabel.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan fiskal, memastikan seluruh kewajiban pemerintah terpenuhi, serta menjamin kesinambungan pembangunan Kota Samarinda pada 2026.