lihat foto
BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu Balikpapan Barat (Balbar) bernilai lebih dari Rp106 miliar, kini tak hanya disorot dari sisi progres fisik, tetapi juga memunculkan tanda tanya soal sikap pimpinan DPRD Kota Balikpapan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Balikpapan menilai belum adanya respons resmi pimpinan DPRD terhadap usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus), sebagai sinyal mandeknya proses pengawasan proyek strategis sektor kesehatan tersebut.
Usulan pembentukan pansus yang diajukan Fraksi PKB bersama Fraksi PDI Perjuangan, hingga kini belum mendapat jawaban resmi dari Ketua DPRD Balikpapan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, mengungkapkan pihaknya masih menunggu kejelasan meski pengajuan pansus telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Belum ada perubahan. Saya masih memantau sambil menunggu respons dari fraksi-fraksi lain,” ujar Halili kepada awak media, pada Sabtu (7/2/2026).
Menurutnya, ketidakjelasan sikap pimpinan DPRD berpotensi melemahkan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap proyek bernilai ratusan miliar rupiah yang bersumber dari APBD.
“Ini bukan soal politik, tapi amanah rakyat. DPRD punya tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan pembangunan rumah sakit ini berjalan sesuai perencanaan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Balikpapan Barat,” tegasnya.
Halili yang juga purnawirawan Polisi Militer Angkatan Darat menilai pembentukan pansus justru menjadi instrumen penting, untuk membuka persoalan proyek secara objektif dan transparan, sekaligus mencegah munculnya spekulasi publik.
“Dengan anggaran sebesar itu, pengawasan ekstra bukan hal berlebihan. Pansus adalah mekanisme resmi DPRD,” jelasnya.
Meski mendorong pembentukan pansus, Fraksi PKB menegaskan tidak pernah menolak pembangunan RS Sayang Ibu Balbar.
Sebaliknya, pihaknya mendukung penuh percepatan pembangunan rumah sakit yang dinilai vital, dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat Balikpapan Barat.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan Utara, Halili memastikan Fraksi PKB akan terus mengawal proses ini sembari menunggu keputusan resmi dari pimpinan DPRD.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap keputusan yang diambil lembaga legislatif. “Kalau memang ditolak, seharusnya disampaikan secara resmi melalui surat," ucapnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar