BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Tingginya minat masyarakat menggunakan Bus Rapid Transit Balikpapan City Trans (Bacitra) menjadi sinyal kuat, bahwa transportasi publik mulai menjadi kebutuhan utama warga kota.
Namun di balik penambahan armada dan meningkatnya penumpang, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tengah bersiap memasuki fase penting: mengelola Bacitra secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan menambah lima unit armada Bacitra sebagai respons atas tingginya animo masyarakat.
Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Paturrahman, menyebut kondisi ini sebagai indikator positif perubahan pola mobilitas warga. “Penambahan lima armada ini menunjukkan animo masyarakat sudah sangat tinggi. Ini sinyal bahwa transportasi massal mulai diterima,” ujar Fadli, pada Jumat (6/2/2026).
Seiring meningkatnya penggunaan, Dishub juga tengah menyiapkan proses pengalihan kewenangan operasional Bacitra dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Pemkot Balikpapan. Pengalihan tersebut ditargetkan mulai Juli 2027, dengan syarat kesiapan anggaran daerah.
“Kami sudah menyampaikan di forum OPD bahwa Dishub harus siap mengambil alih seluruh operasional Bacitra pada Juli 2027, tentu dengan dukungan APBD,” jelasnya.
Pada fase transisi ini, Dishub menegaskan bahwa kebijakan tarif gratis Bacitra tidak akan berlangsung selamanya. Sesuai nota kesepahaman antara Pemkot Balikpapan dan Kementerian Perhubungan, layanan gratis akan berakhir pada 1 Juli 2027.
“Gratis ini sesuai MoU dan ada batas waktunya. Setelah itu, mekanisme tarif akan disesuaikan,” kata Fadli.
Selain soal tarif dan pengelolaan, Dishub juga menghadapi tantangan pemerataan layanan. Sejumlah wilayah seperti Balikpapan Utara Kilometer 23, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Barat masih belum terjangkau secara optimal.
Aspirasi perluasan layanan tersebut diserap melalui Musrenbang, reses DPRD, hingga rapat dengar pendapat. Menindaklanjutinya, Dishub mengusulkan penambahan koridor baru yang kini tengah dibahas dalam forum OPD dan Bappeda.
“Untuk satu koridor, biaya operasionalnya sekitar Rp11 sampai Rp12 miliar per tahun. Kalau ditambah satu koridor, otomatis beban APBD juga bertambah,” ungkap Fadli.
Ia menyebutkan, jika seluruh tiga koridor Bacitra nantinya dikelola penuh oleh Pemkot Balikpapan, maka anggaran operasional yang harus disiapkan berkisar Rp35 hingga Rp36 miliar per tahun.
Meski demikian, Dishub menilai pengembangan Bacitra merupakan investasi jangka panjang yang sejalan dengan visi Balikpapan sebagai smart city, sekaligus upaya menekan ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi.
“Koridor baru berpotensi melayani Balikpapan Timur, Barat, dan Utara. Namun fokus utama kami saat ini Timur dan Barat, karena Utara sebenarnya sudah ada layanan dan tinggal diperpanjang rutenya,” tutupnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar