Keselamatan Publik Tak Bisa Ditunda, DPRD Kukar Desak Audit Jembatan Lebih Ketat

BorneoFlash.com, KUKAR - Isu keamanan jembatan kembali menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya perubahan kontur pada jalur masuk salah satu jembatan di Tenggarong.

Meski belum disimpulkan sebagai kerusakan struktural, indikasi tersebut dinilai cukup serius untuk segera ditindaklanjuti.

Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menilai pengawasan infrastruktur vital tidak boleh dilakukan secara normatif.

Pemerintah daerah, kata dia, harus menjadikan evaluasi teknis jembatan sebagai agenda berkelanjutan demi mencegah risiko yang lebih besar.

Menurutnya, jembatan memiliki tingkat kerentanan tinggi apabila pengawasan longgar. Perubahan elevasi, pergeseran struktur, hingga getaran yang tidak lazim merupakan tanda awal yang wajib dikaji secara teknis, bukan diabaikan.

“Kalau sudah ada sinyal, jangan menunggu kejadian. Pengawasan itu harus mendahului risiko, bukan sebaliknya,” ucap Ahmad Yani, pada Jumat (30/1/2026).

Dari sisi pendanaan, Ahmad Yani memastikan DPRD siap mendukung apabila pemerintah kabupaten mengajukan tambahan anggaran. Ia membuka peluang pembiayaan melalui Perubahan APBD 2026, selama didukung kajian teknis yang jelas dan terukur.

“Kalau menyangkut keselamatan publik, anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda,” tegasnya.

Namun hingga kini, DPRD Kukar mengaku belum menerima pengajuan resmi terkait program pengawasan jembatan secara intensif. Kondisi ini dinilai perlu segera disikapi agar kekhawatiran masyarakat tidak berkembang lebih luas.

Mengacu pada tragedi runtuhnya jembatan di Tenggarong pada 2011 lalu, Ahmad Yani menegaskan bahwa standar keselamatan harus ditegakkan tanpa kompromi, meski kondisi saat ini belum menunjukkan ancaman serupa.

“Keselamatan publik tidak bisa menunggu. Sedikit kelalaian bisa berdampak fatal,” pungkasnya.