Indonesia Pegang Kendali Nikel Dunia, Harga Global Melonjak 30 Persen

oleh -
Penulis: Wahyuddin Nurhidayat
Editor: Ardiansyah
Fasilitas hilirisasi nikel milik PT Vale di Sorowako, Sulawesi Selatan, Selasa (21/10/2025). FOTO : ANTARA/Muzdaffar Fauzan.
Fasilitas hilirisasi nikel milik PT Vale di Sorowako, Sulawesi Selatan, Selasa (21/10/2025). FOTO : ANTARA/Muzdaffar Fauzan.
banner 300×250

BorneoFlash.com, JAKARTA – Indonesia mengawali tahun dengan menegaskan perannya sebagai pengendali harga nikel dunia. Dalam waktu kurang dari sebulan, pemerintah mendorong harga nikel global naik sekitar 30 persen, dari 14.125 dolar AS per ton pada Desember 2025 menjadi di atas 18.000 dolar AS per ton per 19/1/2026, berdasarkan data London Metal Exchange (LME).

 

Pemerintah menaikkan harga nikel dengan memangkas lebih dari 100 juta ton produksi melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan produksi nikel 2026 sebesar 250–260 juta ton, turun tajam dari target 379 juta ton pada 2025, serta mengubah masa berlaku RKAB menjadi tahunan untuk memperketat pengendalian produksi.

 

Sebagai produsen nikel terbesar dunia dengan lebih dari 60 persen produksi global, Indonesia kini berperan sebagai penentu harga. Namun, kebijakan ini menekan industri hilirisasi, termasuk PT Vale Indonesia Tbk. Pemerintah hanya menyetujui sekitar 30 persen kuota RKAB yang diajukan Vale, sehingga pasokan bijih nikel belum mencukupi kebutuhan proyek smelter HPAL di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako.

 

Vale menargetkan smelter Pomalaa beroperasi pada Agustus 2026, disusul Morowali pada akhir 2026 atau 2027, serta Sorowako pada 2027. Perusahaan membutuhkan jaminan pasokan bahan baku minimal tiga bulan dan kini bernegosiasi dengan Kementerian ESDM untuk memperoleh tambahan kuota melalui revisi RKAB pada Juli 2026.

 

Pemerintah menegaskan fokus utamanya tetap mengendalikan harga nikel dunia dan membuka opsi impor bijih nikel untuk menjaga keberlanjutan industri dalam negeri.

 

Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menilai kenaikan harga harus diikuti peningkatan manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan. Ia mengusulkan empat langkah utama, yakni pembatasan kuota produksi, penerapan pajak ekspor progresif, penghapusan insentif hilirisasi, serta penguatan standar ESG.

Baca Juga :  Akses Darat Terputus, TNI AU Angkut Hasil Panen Petani Aceh via Udara

 

Dengan kendali produksi dan posisi dominan di pasar global, Indonesia kini berada pada posisi strategis untuk mengarahkan masa depan industri nikel dunia. (*

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

No More Posts Available.

No more pages to load.