BorneoFlash.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mempertegas komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui penguatan program Gratispol pada tahun 2026.
Melalui kebijakan ini, pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dipastikan menjangkau mahasiswa daerah di seluruh jenjang pendidikan tanpa pengecualian.
Perluasan cakupan tersebut menjadi pembeda utama dibandingkan pelaksanaan program pada tahun sebelumnya.
Jika pada 2025 bantuan hanya diberikan kepada mahasiswa semester awal, maka pada 2026 Gratispol menyasar mahasiswa aktif di berbagai jenjang dan semester sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa seluruh mahasiswa asal Kaltim yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh manfaat program tersebut pada 2026.
“Pada tahun 2026, pembiayaan UKT diberikan kepada seluruh mahasiswa Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan tahun 2025 yang masih terbatas bagi mahasiswa semester baru,” ujarnya, pada Sabtu (10/1/2026).
Ia menjelaskan, pendaftaran Gratispol pada awal tahun ini diprioritaskan bagi mahasiswa lama atau mahasiswa aktif yang berada pada semester dua hingga delapan dan sedang menempuh pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, mahasiswa yang memenuhi kriteria diminta segera melengkapi persyaratan administrasi karena masa pendaftaran ditutup pada hari ini.
Masa pembiayaan UKT disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing mahasiswa. Untuk jenjang Profesi dan Strata 2 (S2), bantuan diberikan hingga batas maksimal semester empat. Sementara mahasiswa Diploma 3 (D3) dan Strata 3 (S3) memperoleh dukungan pembiayaan hingga semester enam.
Adapun mahasiswa Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1) ditanggung hingga semester delapan, sedangkan jenjang Spesialis Satu (Sp-1) mendapatkan pembiayaan pendidikan maksimal sampai semester sepuluh.
Lebih lanjut, Sri menegaskan bahwa program Gratispol bidang pendidikan merupakan prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan tetap dijalankan meskipun terdapat penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dampak pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat.
“Perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara hati-hati agar program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Dalam rangka menjaga keberlanjutan program prioritas, Pemprov Kaltim menerapkan efisiensi anggaran secara selektif pada kegiatan pendukung yang dinilai tidak mendesak.
Salah satu kebijakan yang ditempuh ialah penyesuaian kuota pada program perjalanan religi atau umrah gratis.
Penghematan tersebut membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk memastikan pembiayaan pendidikan dan peningkatan layanan publik tetap berjalan optimal.
“Pemerintah daerah juga terus memperkuat kemandirian fiskal dengan menyeimbangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat,” pungkas Sri.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar