BorneoFlash.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan keberlanjutan program Internet Desa Gratis pada tahun 2026.
Namun, seiring adanya penyesuaian anggaran, pelaksanaan program tersebut akan dilakukan secara lebih terarah dengan memprioritaskan desa-desa yang hingga kini belum memiliki akses internet sama sekali.
Kebijakan ini diambil untuk memastikan pemanfaatan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran, mengingat kebutuhan pembiayaan program masih cukup besar.
Dari kebutuhan ideal mencapai belasan miliar rupiah, alokasi yang tersedia pada tahun depan belum mampu mengakomodasi seluruh desa di Kalimantan Timur secara bersamaan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk menjangkau seluruh desa berada pada kisaran Rp16 miliar hingga Rp20 miliar.
Sementara itu, pada tahun anggaran 2026, Diskominfo Kaltim hanya mendapatkan pagu sekitar Rp8 miliar sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pelaksanaan program.
“Berdasarkan arahan Gubernur Kalimantan Timur, program internet desa tetap dilanjutkan dengan prioritas utama pada desa-desa yang belum memiliki akses internet sama sekali. Adapun wilayah yang berada di sekitar perkotaan dan telah memiliki jaringan yang relatif stabil akan ditunda sementara,” ujar Faisal, pada Kamis (8/1/2026).
Pada tahun ini, pelaksanaan program akan difokuskan ke wilayah pedalaman dan daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas. Beberapa daerah yang menjadi sasaran utama di antaranya Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, serta Kabupaten Paser.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran pada 2026, capaian program pada tahun sebelumnya dinilai cukup menggembirakan. Diskominfo Kaltim mencatat realisasi program Internet Desa Gratis sepanjang 2025 berhasil melampaui target awal yang telah ditetapkan.
“Pada tahun 2025, program ini berhasil menjangkau 802 desa dari target awal sebanyak 716 desa, atau mencapai 112 persen, dengan total serapan anggaran sebesar Rp8,8 miliar,” jelasnya.
Dengan capaian tersebut, dari total 841 desa di Kalimantan Timur, saat ini masih tersisa 39 desa yang belum terlayani internet gratis. Kendala di wilayah tersebut tidak hanya terkait jaringan telekomunikasi, tetapi juga keterbatasan infrastruktur dasar berupa ketersediaan listrik.
“Kendala utama di beberapa desa bukan semata persoalan jaringan, melainkan juga belum tersedianya pasokan listrik. Pemerintah provinsi terus mengupayakan solusi alternatif, seperti pemanfaatan genset maupun panel surya. Namun, penyediaan listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ungkap Faisal.
Dari sisi teknis, metode pemasangan jaringan internet disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Untuk daerah yang telah memiliki infrastruktur memadai, jaringan serat optik atau fiber optik menjadi pilihan utama.
Sementara itu, untuk wilayah terpencil dan sulit dijangkau, konektivitas mengandalkan teknologi satelit atau Very Small Aperture Terminal (VSAT), dengan biaya operasional bulanan sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Kaltim.
Ia menambahkan, besaran biaya layanan internet berbeda-beda tergantung pada teknologi yang digunakan. Untuk jaringan fiber optik di kawasan perkotaan, biaya berkisar antara Rp800 ribu hingga Rp900 ribu per bulan.
“Adapun layanan VSAT dengan kapasitas 500 GB memerlukan anggaran sekitar Rp3,5 juta per bulan, sedangkan jaringan nirkabel berada pada kisaran Rp1,5 juta hingga Rp3,2 juta per bulan,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar