Kukar Penyangga IKN, DPRD Minta Infrastruktur Tak Dibebankan ke APBD

BorneoFlash.com, KUKAR - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menegaskan, pembangunan infrastruktur strategis di wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.

“Kalau semua dibebankan ke APBD Kukar, tentu sangat berat. Padahal Kukar ini penunjang utama IKN,” ujar Ahmad Yani.

Ia menilai, proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan dan jembatan penghubung menuju kawasan IKN merupakan kepentingan nasional dan regional, sehingga wajar jika pembiayaannya melibatkan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kita mendorong agar proyek besar, terutama jalan dan jembatan menuju IKN dari Jonggon, dibiayai pemerintah pusat. Provinsi juga harus ikut mendukung,” katanya.

Menurut Yani, keterlibatan pemerintah di atasnya menjadi penting agar pembangunan infrastruktur berjalan seimbang dan tidak menguras kemampuan fiskal daerah.

“Jangan sampai Kukar menanggung beban sendiri, sementara perannya sangat strategis bagi kelancaran IKN,” tegasnya.

“Anggaran tetap kita arahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat dan pelayanan publik,” ucapnya.

Ia menambahkan, program Kukar Idaman sebagai visi pembangunan daerah tetap berjalan meski dilakukan penyesuaian.

“Program Kukar Idaman tetap jalan. Ada evaluasi supaya anggarannya lebih efektif, tapi tidak mengganggu belanja wajib seperti gaji pegawai, dana desa, pendidikan, dan kesehatan,” jelas Yani.

Yani juga menegaskan bahwa alokasi bantuan untuk RT tetap dipertahankan.

“Untuk RT sekitar Rp150 juta per RT masih aman, anggaran Rp7,5 triliun masih mencukupi semuanya,” katanya.

Dengan posisi Kukar sebagai daerah jalur utama menuju IKN, ia berharap pembangunan infrastruktur dilakukan secara kolaboratif lintas pemerintah.

“Kalau pusat, provinsi, dan daerah jalan bersama, dampak pembangunan IKN bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kukar,” pungkasnya.