BorneoFlash.com, KUKAR - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menilai pengawasan media terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Menurut Aulia, sorotan pers terhadap pelaksanaan program dan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru membantu pemerintah memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan.
“Pengawasan terhadap serapan anggaran dan pelaksanaan program itu hal yang wajar. Bagaimana OPD membelanjakan setiap rupiah APBD memang harus diawasi,” ujar Aulia.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan media. Sebaliknya, kritik dinilai sebagai instrumen kontrol publik agar kinerja OPD tetap transparan dan terukur.
Aulia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi pemerintahan yang akuntabel. Ia mengakui, masih terdapat ruang perbaikan dalam mekanisme komunikasi antara OPD dan media.
“Ruang keterbukaan informasi sebenarnya sudah ada secara regulasi. Tinggal bagaimana pelaksanaannya agar lebih responsif,” katanya.
Terkait proses konfirmasi pemberitaan, Aulia menyatakan pemerintah daerah berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika kerja pers yang membutuhkan kecepatan dan kejelasan informasi.
“Kalau memang tidak sempat bertemu langsung, pertanyaan bisa dikirim dan akan kami jawab. Prinsipnya, informasi tetap harus tersampaikan,” ujarnya.
Ia memastikan, pemerintah daerah akan mendorong seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kukar untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi publik serta membangun komunikasi yang sehat dengan media.
“Ini akan menjadi perhatian kami ke depan, agar tata kelola pemerintahan di Kukar semakin transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Aulia.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar