BorneoaFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) membuka akses Program Pendidikan Gratis (Gratispol) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.
Pada tahap awal, program ini masih diprioritaskan bagi pejabat struktural Eselon II di lingkup Pemprov Kaltim.
Program Gratispol memberikan fasilitas pembiayaan pendidikan lanjutan bagi ASN yang tengah menempuh maupun akan melanjutkan studi magister (S2) dan doktoral (S3).
Pendaftaran program tersebut masih dibuka hingga 18 Desember dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah, membenarkan bahwa sasaran program saat ini memang terbatas pada ASN Eselon II.
“Program pendidikan Gratispol pada tahap ini diperuntukkan bagi ASN Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya, pada Selasa (16/12/2025).
Ia menjelaskan, program ini terbuka bagi pejabat Eselon II yang sedang menempuh pendidikan S2 maupun S3, baik di dalam daerah Kalimantan Timur maupun di luar daerah dengan skema tertentu.
“Fasilitas yang diberikan mencakup S2 dan S3 dalam daerah, serta S3 program hybrid perguruan tinggi negeri atau jalur tesis di luar Kalimantan Timur dengan ketentuan izin belajar,” jelasnya.
Sementara itu, ASN Eselon III dan IV belum termasuk dalam penerima manfaat pada pelaksanaan tahun ini. Namun, Pemprov Kaltim memastikan peluang tersebut akan dibuka pada tahap berikutnya.
“Untuk Eselon III dan IV memang belum dapat difasilitasi. Ke depan, kami akan mengupayakan agar mereka juga memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan,” kata Dasmiah.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta diantaranya terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI), program studi dan perguruan tinggi memiliki akreditasi minimal Baik Sekali atau B dari BAN-PT, serta usia pendaftar tidak melebihi 52 tahun.
Program studi yang diambil juga wajib berakreditasi minimal Baik Sekali.
Menurut Dasmiah, peningkatan kapasitas ASN merupakan kebutuhan strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan efektif.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya penting bagi tenaga pendidik, tetapi juga sangat krusial bagi ASN sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, ASN memiliki peran sentral sebagai ujung tombak pelayanan publik di Kalimantan Timur.
“Saat ini sudah ada enam pejabat Eselon II yang mendaftar. Pendaftaran masih dibuka, sehingga kami mengimbau pejabat lainnya untuk segera memanfaatkan kesempatan ini,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar