Kukar Harus Hentikan Siklus Proyek Molor, DPRD Minta Pengawasan dan Perencanaan Diperketat

Etam–Benuanta 10 Desember 2025 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, KUKAR - Belanja pembangunan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian DPRD setelah ditemukan adanya pola keterlambatan pengerjaan proyek yang berulang dari tahun ke tahun.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai kondisi ini menunjukkan bahwa daerah masih terjebak dalam siklus proyek molor yang berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan APBD.

Yani menyebut, beberapa laporan dari kecamatan mengindikasikan adanya pekerjaan fisik yang tidak berjalan sesuai target waktu, bahkan ada yang tersendat tanpa penjelasan teknis yang memadai.

Padahal, setiap program yang sudah masuk dalam penganggaran wajib diselesaikan tepat waktu agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia.

“Kalau ada pekerjaan yang terus molor, itu tanda perencanaannya belum maksimal. Kita tidak bisa membiarkan APBD habis hanya untuk menutup pekerjaan tertunda,” ucap Ahmad Yani, pada Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, P royek yang tidak tuntas tepat waktu seringkali berawal dari kelemahan dalam perencanaan, seperti penyusunan anggaran yang tidak akurat, jadwal yang tidak realistis, hingga minimnya koordinasi antarperangkat daerah.

Hal itu kemudian menimbulkan efek lanjutan berupa tambahan biaya, revisi anggaran, hingga beban keuangan yang harus dipikul kembali di tahun berikutnya.

Ia menegaskan bahwa pola seperti ini harus dihentikan karena hanya akan memperlambat pemerataan pembangunan.

Evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan disebut menjadi langkah penting agar proyek tidak lagi terjebak pada siklus keterlambatan tahunan.

“Setiap rupiah harus diperhitungkan manfaatnya. Kalau proyek terus molor, itu bukan hanya tidak efisien tapi bisa membebani APBD tahun berikutnya,” tegasnya.

Sebagai langkah penguatan, DPRD Kukar akan meminta laporan progres secara lebih detail dan berkala dari setiap perangkat daerah. Yani menekankan, transparansi dan pengawasan ketat merupakan cara terbaik untuk mencegah pemborosan serta memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal.

“Perencanaan itu harus realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai hanya mengejar serapan anggaran tapi tidak siap menyelesaikan pekerjaan,” tutupnya.