BorneoFlash.com, JAKARTA – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia terus mengembangkan solusi berbasis alam (nature-based solutions/NbS) dari sektor kehutanan untuk memperkuat nilai ekonomi karbon dan mendorong ekonomi hijau.
“Indonesia mentransformasikan nilai ekonomi karbon dari sektor kehutanan menjadi penggerak ekonomi hijau. Potensi NbS kita sangat besar,” ujarnya saat membuka Global Carbon Summit Indonesia 2025 di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan penyerapan karbon melalui aforestasi, reforestasi, dan revegetasi dengan target 12 juta hektare. Kementerian Kehutanan juga menjalankan program Perhutanan Sosial seluas 8,3 juta hektare yang memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal. Indonesia menargetkan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun.
Mengutip BloombergNEF, Rohmat menyebut potensi nilai karbon sektor kehutanan Indonesia pada 2024–2050 mencapai 13,4 miliar ton CO2e, menjadikan hutan Indonesia salah satu sumber kredit karbon paling diminati di dunia.
Untuk menjaga integritas perdagangan karbon, pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk ICVCM dan IETA, serta memperkuat tata kelola melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. (*)
