DPRD Mahakam Ulu

DPRD Mahulu Dorong DKPP Wujudkan Kemandirian Pangan dan Pembangunan Gudang Pangan

lihat foto
Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, A.Md., Keb., Saat menggelar rapat rencana kerja (Renja) bersama DKPP di Ruang Cafetaria Kantor DPRD Mahulu, Selasa (7/10/2025). Foto: HO/DPRD Mahulu
Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, A.Md., Keb., Saat menggelar rapat rencana kerja (Renja) bersama DKPP di Ruang Cafetaria Kantor DPRD Mahulu, Selasa (7/10/2025). Foto: HO/DPRD Mahulu

BorneoFlash.com, UJOH BILANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Komisi II menggelar rapat rencana kerja (Renja) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Ruang Cafetaria Kantor DPRD Mahulu, pada Selasa (7/10/2025).

Rapat tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, A.Md., Keb., yang menegaskan pentingnya sinergi antara program DKPP dengan kondisi riil masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.

“Saat ini kita masih bergantung pada pasokan bahan pangan dari Kutai Barat. Melalui rapat ini, kami ingin melihat bagaimana DKPP dapat menyiapkan langkah strategis agar Mahulu bisa mandiri secara pangan,” ujar Devung Paran.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Mahulu, Gohen Merang Sapulete, yang menyoroti hasil rapat koordinasi tingkat provinsi beberapa waktu lalu. Dalam forum tersebut disebutkan bahwa Mahulu belum mencapai kemandirian pangan dan belum memiliki gudang pangan daerah.

“Saya mengikuti rapat koordinasi di tingkat provinsi, dan Mahulu dinilai belum mandiri secara pangan. Karena itu, kami mendorong agar dalam tiga bulan ke depan dapat mulai merealisasikan pembangunan gudang pangan, sesuai arahan Wakil Gubernur Kaltim,” tegas Gohen.

Ia menambahkan, meski pembangunan gudang pangan dalam waktu singkat terdengar sulit, namun langkah konkret perlu segera dilakukan agar Mahulu memiliki cadangan pangan daerah yang memadai.

“Mungkin terlihat mustahil, tapi lebih baik kita mulai berupaya agar cadangan pangan dapat disiapkan sejak sekarang,” lanjutnya.


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Mahulu, Anastasia Hiyang, S.IP., M.Si., menyoroti persoalan kurangnya responsivitas DKPP dalam penyediaan data ketahanan pangan yang diminta oleh pihak provinsi.

“Penilaian dari provinsi seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena kurangnya data yang dikirimkan oleh DKPP. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan dan Hortikultura DKPP Mahulu, Semion, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mendukung pembangunan gudang pangan di Mahulu.

“Kami sudah menyurati Bulog dan mengusulkan agar pembangunan gudang pangan dapat dilakukan di Mahulu,” jelas Semion.

Ia juga menambahkan bahwa DKPP telah menyusun dasar hukum terkait distribusi bahan pangan dan hortikultura, yang saat ini tengah diproses di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Mahulu.

“Dasar hukum sudah kami siapkan dan kini sedang dibahas di bagian hukum Sekretariat Daerah,” imbuhnya.

Melalui rapat ini, DPRD Mahulu berharap DKPP dapat melakukan evaluasi dan memperkuat program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan kemandirian pangan di Mahakam Ulu. (*)

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar