Kasus Makanan Tak Layak di SMAN 13, Pemprov Kaltim Perketat Pengawasan Program MBG

Etam–Benuanta 18 September 2025 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, SAMARINDA – Insiden makanan tidak layak konsumsi yang sempat diterima siswa SMA Negeri 13 Samarinda pada Agustus 2025 menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

Dugaan makanan basi hingga tercemar ulat itu dinilai sebagai peringatan penting bagi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan laporan dari siswa tidak boleh dipandang sebelah mata karena menyangkut kesehatan generasi penerus.

Ia memastikan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi komprehensif terhadap dapur penyedia MBG di Samarinda.

“Mulai Senin atau Selasa mendatang, seluruh dapur penyedia MBG di Samarinda akan diperiksa. Evaluasi ini mencakup proses memasak hingga penyajiannya, agar diketahui di mana letak persoalannya,” ujar Seno Aji, pada Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, evaluasi tidak hanya sebatas pada kualitas bahan pangan, tetapi juga akan meneliti sistem penyajian dan jalur distribusi makanan.

Tujuannya, memastikan peserta didik benar-benar memperoleh makanan bergizi dan aman.

“Standar pelayanan harus sama di seluruh penyedia. Anak-anak kita tidak boleh lagi menerima makanan yang tidak layak konsumsi,” tegasnya.

Pihak sekolah juga membenarkan adanya keluhan dari siswa.

Kepala SMAN 13 Samarinda, Jarnuji Umar, mengatakan telah melaporkan persoalan tersebut kepada instansi terkait.

Ia berharap evaluasi Pemprov Kaltim bisa menghadirkan jaminan kualitas makanan bagi para pelajar di kemudian hari.

Program MBG sendiri merupakan kebijakan nasional yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Hingga pertengahan Agustus 2025, tercatat 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melayani 20,5 juta penerima manfaat di 26 provinsi.

Sasaran utamanya meliputi anak PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

Di Kalimantan Timur, pemerintah menargetkan pembentukan 367 SPPG.

Namun hingga kini, Samarinda baru memiliki 12 unit, masih jauh dari kebutuhan ideal sebanyak 73 SPPG untuk melayani seluruh penerima MBG di kota tersebut.

Kasus di SMAN 13 menjadi sorotan publik karena dikhawatirkan dapat merusak citra program yang sejatinya dirancang untuk menekan angka stunting, mengurangi kemiskinan, sekaligus mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Apabila kualitas makanan tidak diawasi dengan ketat, maka tujuan besar program ini terancam tidak tercapai,” pungkas Seno Aji. (*)