BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menjalin kerja sama dengan empat bank penyalur untuk memberikan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah pembebasan biaya administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Melalui program ini, masyarakat dengan penghasilan setara Upah Minimum Regional (UMR) sekitar Rp4 juta per bulan dapat memiliki rumah dengan cicilan yang diperkirakan berkisar Rp1,2 juta hingga Rp1,3 juta per bulan.
Kerja sama tersebut melibatkan Bank Kaltimtara, Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BTN Syariah.
Penandatanganan perjanjian turut disaksikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari pihak perbankan.
Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari janji politik yang pernah ia usung bersama Wakil Gubernur saat masa kampanye.
“Dari tujuh program prioritas yang kami janjikan, salah satunya adalah pembebasan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hari ini komitmen tersebut mulai kami wujudkan,”ucap Rudy, pada Rabu (20/8/2025).
Berdasarkan data, saat ini terdapat sekitar 60 ribu rumah yang memerlukan penanganan segera.
Sementara itu, backlog perumahan di Kaltim masih mencapai kurang lebih 250 ribu unit. Kondisi ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah provinsi bersama para pengembang.
Melalui program tersebut, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, sekaligus mendukung terbentuknya keluarga yang sehat dan produktif di masa depan.
“Biaya administrasi sepenuhnya akan ditanggung pemerintah provinsi di seluruh wilayah Kalimantan Timur,”tegas Rudy.
Sasaran utama program ini mencakup kelompok masyarakat rentan yang jumlahnya diperkirakan mencapai 177 ribu jiwa.
Di antaranya adalah petani, nelayan, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat yang masih menganggur maupun berada di bawah garis kemiskinan.
Kriteria penerima bantuan mengacu pada besaran pendapatan, yakni setara dengan UMR.
Dengan skema tersebut, cicilan rumah dapat ditekan hingga sekitar Rp1,2 juta sampai Rp1,3 juta per bulan.
“Dengan penghasilan UMR sebesar Rp4 juta, masyarakat sudah bisa memiliki rumah dengan cicilan yang relatif terjangkau,”jelasnya.
Terkait waktu pelaksanaan, Rudy menegaskan bahwa program sudah mulai berjalan setelah penandatanganan kerja sama dilakukan.
“Kesepakatan sudah ditandatangani, pelaksanaannya segera kami percepat,”tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar