Rini Widyantini: Reformasi Birokrasi Akan Selaras dengan Program Prioritas Presiden Prabowo

BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara dan Reformasi

Birokrasi

(PANRB),

Rini

Widyantini

memastikan

kebijakan

strategis

reformasi

birokrasi

akan

terus

beradaptasi

agar

selaras

dengan

program-program

prioritas

“

telah

memberikan

arahan

yang

jelas

Birokrasi

harus

responsif

terhadap

kebutuhan

masyarakat

efektif

dalam

pengelolaan

anggaran

, dan

cepat

dalam

mengimplementasikan

kebijakan

,” kata

Rini

di Jakarta,

Sabtu

Rini

menyebut

penyusunan

Grand Design Reformasi

Birokrasi

Nasional (GDRBN)

akan

tetap

fokus

pada

kolaborasi

kapabilitas

, dan

integritas

birokrasi

agar

dapat

melayani

masyarakat

secara

human-based.

Kementerian PANRB juga

telah

menyiapkan

kebijakan

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

(SAKP) yang

mendorong

sinergi

antarkementerian

lembaga

dan

pemerintah

daerah

untuk

mencapai

target

pembangunan

nasional

secara

kolaboratif

efektif

, dan

efisien

“SAKP

menggantikan

pendekatan

lama yang

instansional

dan

terkotak-kotak

, yang

kerap

tidak

selaras

dan

belum

mendukung

pencapaian

outcome

bersama

,”

ujarnya

Rini

menambahkan

pendekatan

shared outcomes

dalam

SAKP

bertujuan

memastikan

kinerja

utama

kementerian

lembaga

dapat

mendukung

pencapaian

Astacita

yaitu

substansi

pokok

RPJPN, RPJMN,

isu

strategis

lainnya

serta

tugas

dan

fungsi

organisasi

Semua

hal

itu

akan

diterjemahkan

dalam

indikator

kinerja

utama

(IKU)

lintas

sektor

dan

dievaluasi

melalui

kebijakan

RB dan SAKP.

Kebijakan

reformasi

birokrasi

ini

juga

mendukung

program-program

prioritas

nasional

seperti

ketahanan

pangan

makan

bergizi

gratis (MBG),

sekolah

rakyat

, dan

lainnya

“

Setiap

kementerian

lembaga

memiliki

tugas

peran

, dan

tanggung

jawab

spesifik

yang

saling

melengkapi

dalam

memperkuat

sektor

pangan

nasional

,”

jelas

Rini

Ia

menekankan

pentingnya

sinergi

lintas

sektor

dan

instansi

untuk

mewujudkan

ketahanan

pangan

nasional

secara

berkelanjutan

dan

efisien

. Hal yang

sama

berlaku

dalam

penanganan

gizi

, yang

menurutnya

tidak

bisa

dilakukan

secara

sektoral

“

Penanganan

gizi

membutuhkan

pendekatan

holistik

. Karena

itu

koordinasi

dan

sinkronisasi

kebijakan

perlu

dilakukan

agar

arah

kebijakan

tetap

seragam

dan

terintegrasi

,”

tegasnya

Rini

juga

menyoroti

pentingnya

sinergi

antarpihak

dalam

menjalankan

program MBG yang

melibatkan

lintas

sektor

dan multi-

aktor

Keberhasilan

program

ini

sangat

bergantung

pada

kerja

sama

erat

antara

pemerintah

pusat

daerah

sektor

swasta

, dan

masyarakat

Terkait

program

sekolah

rakyat

, Kementerian PANRB

bertanggung

jawab

memastikan

proses

penataan

kelembagaan

dan

pemenuhan

sumber

daya

manusia

(SDM)

berjalan

optimal. (*)