BorneoFlash.com, BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menunjukkan keseriusannya dalam menangani banjir rob yang kerap melanda kawasan pesisir, khususnya di Bontang Kuala.
Salah satu solusi strategis yang diusulkan adalah pembangunan jalan layang sepanjang 1 kilometer, yang akan menghubungkan Terminal Bontang Kuala hingga depan SD Negeri 001 Bontang Utara.
Proyek ini masuk dalam daftar tiga mega proyek prioritas Pemkot Bontang yang direncanakan mulai direalisasikan pada 2026 melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears).
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengungkapkan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (14/4/2025).
“Komitmen membangun daerah butuh biaya besar. Karena itu kami canangkan tiga proyek multiyears untuk menjawab kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar,” ujar Neni.
Selain jalan layang Bontang Kuala, dua proyek prioritas lainnya adalah pembangunan tiga kolam polder di Kelurahan Kanaan dengan estimasi anggaran Rp175 miliar sebagai upaya pengendalian banjir, serta pembangunan gedung baru RSUD Taman Husada senilai Rp200 miliar guna memperluas kapasitas layanan kesehatan masyarakat.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyatakan dukungan penuh terhadap tiga proyek tersebut. Ia menilai proyek-proyek tersebut menyentuh kebutuhan mendasar warga, terutama penanganan banjir, aksesibilitas, dan layanan kesehatan.
“Jalan layang Bontang Kuala sangat mendesak. Saat banjir rob datang, akses ke kampung wisata itu lumpuh total. Aktivitas warga terganggu, begitu pula sektor ekonomi dan pariwisata,” jelas Andi Faiz.
Ia menambahkan, rencana tersebut telah disampaikan Pemkot kepada DPRD dan akan dibahas lebih lanjut di komisi terkait, untuk diselaraskan dengan kebijakan anggaran serta dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKPD).
“Prinsipnya DPRD mendukung penuh. Ini harus segera dibahas agar bisa masuk dalam KUA-PPAS. Jangan sampai tertunda karena menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Andi Faiz juga menyoroti pentingnya penerapan skema multiyears agar proyek-proyek besar dengan kebutuhan anggaran ratusan miliar rupiah dapat direalisasikan secara bertahap, sesuai kemampuan fiskal daerah dan dukungan dari pemerintah pusat.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat. Khususnya untuk proyek jalan layang, tantangan seperti klaim lahan dan tuntutan ganti rugi kerap menjadi hambatan.
“Perlu kerja sama dari semua pihak — tokoh agama, masyarakat, dan pemuda. Jangan sampai rencana besar ini terhambat karena masalah lahan atau ganti rugi yang tidak realistis. Ini harus dikomunikasikan sejak awal,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar