Gubernur Kaltim Resmi Buka Konsolidasi Dukungan LKPP dalam Percepatan Pembangunan IKN Nusantara dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kaltim

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H Isran Noor membuka Konsolidasi Dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dengan pemukulan gong, kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, pada hari Senin (10/4/2023) secara resmi dibuka. Kegiatan berlangsung pada tanggal 10-11 April 2023.

"Selamat dilaksanakannya konsolidasi LKPP, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan IKN dan upaya pengembangan wilayah di sekitar IKN Kalimantan Timur secara khusus dan umumnya diseluruh wilayah Kalimantan," jelasnya saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.

Isran Noor mengatakan Kaltim salah satu wilayah integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga kesetiaan, kepatuhan Kaltim kepada NKRI tidak perlu diragukan. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo tidak salah menetapkan Kaltim sebagai IKN Nusantara.

"IKN milik bangsa Indonesia bahkan IKN merupakan milik bangsa-bangsa di dunia. Kepentingan IKN bukan kepentingan Kaltim tapi kepentingan seluruh Nusantara. Penetapan Kaltim sebagai IKN adalah titik awal dimulainya sebuah peradaban baru yang besar bagi Republik Indonesia," serunya.

Letak IKN yang berada di tengah-tengah Indonesia ini adalah sebuah keadilan dan pemerataan pembangunan, serta ekonomi bangsa. Jika selama ini titik berat pembangunan infrastruktur tertumpu khususnya di pulau Jawa.

"Inilah kira-kira latar belakang bagaimana secepatnya pemindahan IKN itu agar pemerataan segera dimulai," ucapnya.

Orang nomor satu di Benua Etam mengucapkan terimakasih kepada Kepala LKPP beserta rombongan, dan para peserta.

"Manfaatkan kesempatan ini, kita sudah banyak mendapatkan pedoman, petunjuk dan juklak terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Dan baru diselesaikan oleh LKPP pusat. Simak pemaparan dari para narasumber," terangnya.

Menurutnya, IKN berpedoman dengan buku petunjuk Juklak Juknis dari LKPP. "Kalau menurut saya khusus untuk IKN ini tidak perlu terlalu jelimat dengan aturan yang ada. Dia harus tersendiri, karena IKN harus tersendiri," ujarnya.

Mestinya IKN itu diperlakukan khusus, jika mau dikerjakan biar cepat berproses. Yang terpenting, uangnya jangan dikorupsi tetapi diperuntukkan jelas dalam pemanfaatannya. Begitu juga, dalam pengadaan pengadaan kegiatan disana harus cepat.

"Saya kira Kepala LKPP akan merestui tidak akan mempersoalkan itu. Terlebih sudah ada petunjuk dan pedoman," serunya.