BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti persoalan stunting atau gangguan pertumbuhan, kekurangan gizi yang menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan.
Salah satu upaya yang dilakukan DPRD Balikpapan dengan menggelar "Dialog Warga" yang mengangkat tema "Cegah Stunting, demi Wujudkan Bonus Demografi 2045".
Kegiatan ini digelar oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, di Aula Lanud Dhomber, RT 31, Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Senin (13/3/2023).
Turut hadir pada kegiatan dialog warga yakni, Camat Balikpapan Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan dan Kepala Puskesmas Sepinggan Raya.
Budiono mengatakan berdasarkan data yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa kasus tertinggi Stunting terdapat di Kota Balikpapan.
"Beberapa waktu lalu saya bertemu Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, yang menyampaikan di Kota Balikpapan ada kasus stunting dan angkanya lumayan tinggi. Ini jadi perhatian kita bersama. Saya konsen sekali dengan adanya kasus stunting," ujar Budiono.
Dengan ditemukannya angka stunting yang cukup tinggi ini, kemungkinan karena kelalaian semua pihak dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tidak konsen terhadap penanganan Stunting.
"Kan stunting ini kurang gizi terhadap ibu hamil dan bayi lima tahun (balita), atau pola asuh yang tidak sesuai dengan lingkungannya, bayi yang belum imunisasi atau masalah sanitasi Mandi Cuci Kakus (MCK) nya, pola hidup sehatnya kurang, gizi yang harus terpenuhi dengan baik," terangnya.
Salah satu ciri anak stunting, anak yang tumbuh namun tidak setara dengan umurnya atau terhambat masa pertumbuhannya. Semisal anak umur sekian harusnya sudah bisa melakukan ini tetapi kenyataanya belum bisa melakukan.
Untuk itu, Dirinya terus mengupayakan pengentasan stunting sejak dini sebagai langkah yang akan dirasakan masyarakat, untuk lima tahun ke depan, karena prosesnya panjang. Seperti halnya persiapan alat timbang di posyandu atau tambahan makanan lainnya.
Meskipun, Pemerintah mengupayakan melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tiap Kelurahan meliputi bidan, penyuluh keluarga berencana dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Termasuk juga kader-kader Posyandu yang terus membantu. Semua pihak bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk membantu mengentaskan angka stunting di Kota Balikpapan.
Terkait kader Posyandu, sebenarnya petugas relawan yang harus dipertahankan, apalagi para kader itu juga merupakan garda terdepan guna mencegah penyakit gizi buruk tersebut.
Sehingga, perlu juga untuk diakomodir terkait honor atau menyiapkan akomodasi transport, supaya kader itu juga aktif bertugas dan memberikan informasi mengenai perkembangan stunting di wilayah masing-masing.
"Kalau perlu kita tambah seperti honor itu diusulkan saja nanti kita sepakati. Tugas kita membahas dan menyepakati, apa yang diusulkan untuk kebaikan kita sepakat," serunya.
Pengentasan stunting ini penting untuk dilakukan, demi kepentingan Bangsa Indonesia khususnya Kota Balikpapan, karena anak merupakan generasi penerus Bangsa. Jika anak sehat maka Indonesia akan sehat dan kuat.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar