Pemanfaatan Garis Pantai Digunakan untuk Kapal Pengangkut Logistic dalam Pembangunan IKN

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Usai mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) termasuk telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan telah menetapkan 7 garis pantai yang akan digunakan sebagai Pelabuhan logistik IKN Nusantara. Hal inilah yang disampaikan Kepala KSOP Kelas I Balikpapan, M Takwim Masuku.

Pemanfaatan garis pantai akan digunakan untuk kapal-kapal pengangkut logistic dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Izin ini bisa digunakan pelabuhan, untuk mendukung arus kegiatan bongkar muatan materia logistic IKN Nusantara, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),” jelasnya, Senin (30/1/2023).

Infrastruktur yang penting dalam mendukung percepatan pembangunan IKN di Kaltim adalah pelabuhan. Dengan mendapatkan izin, tentunya dari sisi laut dan akses darat telah dilakukan peninjauan.

Apalagi saat ini jumlah pihak pemohon yang mengajukan terus bertambah, sebanyak delapan perusahaan lagi yang tengah mengajukan izin dan lokasi pelabuhan berada di wilayah Sepaku, di dekat Titik Nol Nusantara.

"Ada 8 pemohon lainnya dan semua dalam pemenuhan beberapa persyaratan perizinan. Berharap segera selesai,” ucapnya.

Menurutnya, dengan ditetapkannya lokasi untuk izin pelabuhan garis pantai ini, maka perusahaan harus segera menindaklanjuti dengan penyiapan fasilitas untuk menjamin kelancaran bongkar muat.

Jika semua persyaratan sudah terpenuhi, maka izin tersebut bisa segera dikeluarkan dan dapat berproses dalam mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan untuk kegiatan bongkar muat di lokasi dekat IKN.

“Begitu ditetapkan izin oleh Kemenhub tidak berhenti disitu saja, tetapi harus segera melakukan mitigasi. Ini perlu dilakukan, karena jika kapal telah datang dan melakukan kegiatan bongkar muat, maka fasilitas sudah tersedia," terangnya.

Dengan penambahan sarana pelabuhan itu bisa semakin memastikan kelancaran pembangunan IKN, sehingga bisa di kebut.

“Penambahan ini mencerminkan pemerintah harus siap. Begitu juga masyarakat daerah atau yang berada di wilayah sekitar bisa berkontribusi. Itu bisa memberi lapangan pekerjaan,” tegasnya.

Sebenarnya pengangkutan logistik menggunakan kapal laut akan sangat efisien, karena bisa mengangkut lebih banyak. Untuk itu, KSOP siap mendukung perizinan sarana transportasi laut untuk distribusi logistik proyek pembangunan IKN.

Salah satu contoh, UPT Perhubungan Laut di Balikpapan, KSOP memiliki tugas pokok dan fungsi menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelancaran distribusi logistik.

"Izin pemanfaatan garis pantai bisa sesuai keperluan. Apabila kegiatan sudah selesai, maka izin akan dicabut," terangnya.

Dukungan pihaknya untuk IKN di antaranya terkait alur pelayanan di perairan Teluk Balikpapan menuju ke IKN. Termasuk, dilakukan penetapan penambahan alur pelayaran sampai lokasi terdekat dengan IKN.

Pasalnya, dengan adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal untuk IKN, maka KSOP akan semakin intens melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.

“Kami ingin memastikan jalur ataupun alur di Teluk Balikpapan bisa dijamin aman, supaya tidak terjadi keterlambatan yang bisa menghambat pembangunan IKN. Distribusi logistik ke IKN berjalan lancar,” serunya.

Adapun pelabuhan yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan IKN, diantaranya ada yang dikelola Badan Usaha Unit Desa (Bumdes) Makmur Mandiri, Pelabuhan Punggur oleh PT Tepian Benuo Paser, Pelabuhan yang dikelola CV Mandiri Multi Material, pelabuhan milik PT Balikpapan Ready Mix, Pelabuhan Bentang Panjang Pulau Balang di Tempadung, dan pelabuhan yang dikelola PT Tepian Sekapung Nusantara.