Pemprov Kaltim

Isran Noor Tolak Wacana Penghapusan Tenaga Honorer  

lihat foto
Gubernur Kaltim H Isran Noor Juga Sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Foto: BorneoFlash.com/Niken Sulastri.
Gubernur Kaltim H Isran Noor Juga Sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Foto: BorneoFlash.com/Niken Sulastri.

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H Isran Noor menolak wacana penghapusan tenaga honorer.

Hal itu disampaikan di depan seluruh Gubernur Indonesia, saat serah terima jabatan sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) masa bakti 2022-2023, di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (26/10/2022) malam.

Isran Noor mengatakan jumlah tenaga honorer di Indonesia kemungkinan bekisar 4 Juta orang dan jumlah ini lebih banyak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dari 4 juta orang, setidaknya ada 12 juta orang bergantung hidup dari tenaga honorer, jika diasumsi satu tenaga honorer menghidupi satu istri dan dua anak.

Tak hanya itu, seperti contoh Satpol PP di Kaltim jumlah pegawai 167 orang dan 113 orang merupakan tenaga honorer. Tentunya, tenaga honorer dibutuhkan.

“Jangan asal hapus honorer itu, dipikir-pikirlah. Bisa dibayangkan kalau dihapus itu honorer, padahal tenaganya dibutuhkan oleh kita semua,” terangnya.


Isran Noor mengatakan dengan alasan tidak memiliki kemampuan keuangan, sehingga menghapus tenaga honorer. Kemampuan keuangan itu adalah urusan negara, dan kenyataannya negara belum mampu untuk menciptakan sebuah lapangan kerja.

Untuk itu, akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan anggota APPSI, termasuk merumuskan dengan dewan pakar terlebih dahulu.

"Saya minta izin kepada kawan-kawan Gubernur dan anggota APPSI untuk sepakat membahas masalah ini," jelas Isran.

Ketua Dewan Pakar APPSI Prof Dr Ryaas Rasyid mengatakan, apabila perumusan permasalahan tenaga honorer telah dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Apabila pengangkatan pegawai daerah ditingkat Provinsi, Kabupaten, Kota berdasarkan kemampuan keuangan daerah masing-masing, bisa dibayangkan, kecuali jangka panjang dengan catatan pemerintah pusat membagi sumber pendapatan itu.

"Kita sudah berikan deskripsi, realitasnya, dan apa solusi yang kita tanamkan untuk jangka panjangnya," terangnya.

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar