Kunjungi IKN Nusantara, MPR RI Susun Kajian PPHN

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan rombongan meninjau langsung lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (27/1/2022).

Kedatangan Ketua MPR RI untuk memastikan pelaksanaan pemindahan IbuKota Negara yang akan dilaksanakan pada tahun ini berjalan lancar sesuai dengan konstitusi atau UU yang telah disahkan.

Bamsoet sapaan karib Ketua MPR RI menuturkan, MPR RI tengah menyelesaikan kajian terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), untuk meyakinkan para duta besar, diplomat, dan investor supaya tidak perlu khawatir terhadap proses pembangunan IKN Nusantara.

"Kita sedang menyusun. Jangan sampai secara konstitusi atau Undang-undang pembangunan IKN Nusantara tidak berkesinambungan," ujarnya kepada awak media, Kamis (27/1/2022).

PPHN sangat penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara. Hal ini tidak hanya dilakukan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi juga dilanjutkan oleh presiden penggantinya.

Selain tinjauan IKN, rombongan MPR RI berkunjung langsung proses pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang sedang dalam pengerjaan. Termasuk, pembangunan jalan lingkar Sepaku Semoi yang sedang proses pengerjaan.

Tak hanya itu, kunjungan dilakukan di titik nol IKN Nusantara dan lokasi calon Istana Presiden, Gedung MPR RI dan DPR RI di IKN Nusantara. Pembangunan istana ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2024.

Ia menyampaikan pembangunan ini juga sudah dijamin pembiayaannya oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim dianggapnya sudah sangat tepat, karena beban Ibu Kota sudah berat sehingga harus dipindahkan dan Penajam merupakan pilihan yang tepat.

"Kami datang kesini bersama pimpinan MPR untuk melihat dan memastikan proses pemindahan bisa kita lakukan sesuai dengan harapan kita,” ujarnya.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara sejak Presiden Soekarno pada tahun 1957 ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Sedangkan, jamannya Presiden Soeharto berencana pindah Ibu Kota Negara ke Jonggol, Bogor.

Kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat muncul opsi pemindahan Ibu Kota Negara karena banjir dan kemacetan. Tetapi hanya untuk Pusat Pemerintahan.

Pimpinan MPR bahkan telah meninjau langsung lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pihaknya juga akan segera menyusun TAP MPR Pemindahan Ibu Kota Negara, untuk mengawal dan memastikan proses pemindahan berjalan hingga 50 tahun kedepan.

"Kita juga sedang menyusun atau menjaga. Jangan sampai secara konstitusi ini secara undang-undang ini tidak berkesinambungan,” terangnya.

Pimpinan MPR RI setelah meninjau langsung IKN Nusantara bertekad akan melakukan kerja-kerja politik. "Untuk mengikatnya dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Tap MPR dalam bungkus Pokok-Pokok Haluan Negara untuk jangka waktu 20 sampai 50 tahun yang akan datang," serunya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI Wakil Lestari Moerdijat menambahkan, MPR RI berharap pembangunan IKN Nusantara ini dapat segera dibangun dan berjalan lancar. Pihaknya optimis pembangunan IKN Nusantara akan dilaksanakan di tahun 2022 ini.

“Satu sisi yang jelas rencana pembangunan ini sudah cukup matang, dengan waktu yang singkat mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Tadi pa Menteri PUPR sudah menjamin pembangunannya," pungkasnya.

Kedatangan Ketua MPR RI bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Bappenas Soeharso Monoarfa, Wamenkeu Suahasil Nazara,Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basara dan Lestari Moerdijat disambut Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Kapolda Kaltim Imam Sugianto dan Pangdam VI Mulawarman Teguh Pujo Rumekso serta Plt Bupati PPU Hamdam.