DPRD Provinsi Kaltim
Beban JKN Bergeser ke Daerah, DPRD Kaltim Minta Kejelasan Skema
Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalihkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke pemerintah kabupaten/kota memicu polemik.
Pemprov Kaltim
Pemprov Kaltim Tegaskan WFA Bukan Libur, ASN Wajib Tetap Bekerja
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa kebijakan kerja fleksibel berupa work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetap diberlakukan.
Pemerintah Kota Balikpapan
Wali Kota: WFH ASN Balikpapan Tidak Kurangi Pelayanan kepada Masyarakat
Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balikpapan tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga dinilai membawa efek positif terhadap…
Pemkot Samarinda
Ramai Pro-Kontra Pembatasan Kafe, Andi Harun: Aturan Ini Sudah Berlaku Setiap Ramadan
Kebijakan pembatasan jam operasional tempat hiburan malam (THM) dan sejumlah kafe selama bulan Ramadan di Kota Samarinda memicu beragam tanggapan di masyarakat, khususnya di media…
Berita Nasional Terkini
Aturan Baru Pupuk Subsidi Bantu Industri dan Petani
Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan aturan turunan dari Perpres No. 113 Tahun 2025, revisi Perpres No. 6 Tahun 2025, untuk mengatur tata kelola pupuk bersubsidi.
Pemprov Kaltim
Isu Pilkada DPRD Mencuat, Seno Aji: Kebijakan Ada di Tangan Pemerintah Pusat
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, merespons menguatnya kembali wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…
Berita Samarinda Terkini
Imbauan Larangan Pengaruhi Minat Beli, Penjualan Kembang Api di Samarinda Menurun
Menjelang pergantian tahun, geliat penjualan kembang api di Kota Samarinda belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi ini dirasakan oleh sejumlah pedagang musiman yang menggantungkan pendapatan pada…
Pemkab Kutai Kartanegara
Di Tengah Fiskal Ketat, Bupati Kukar Pastikan Layanan Warga Tak Terganggu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan tetap menjaga stabilitas layanan publik di tengah berbagai penyesuaian kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah.
DPRD Penajam Paser Utara
Dana Transfer Dipangkas, DPRD PPU Terpaksa Pangkas Pokir Usulan Warga
Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2026 mulai berdampak langsung terhadap ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
DPRD Penajam Paser Utara
DPRD PPU Harus Seleksi Ketat Hasil Reses dan Aspirasi Rakyat
Kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk Tahun Anggaran 2026 berdampak langsung pada ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Berita Samarinda Terkini
PGRI Samarinda Sambut Baik Wacana Pencairan TPG Bulanan Mulai 2026
Kebijakan pemerintah pusat yang berencana mengubah mekanisme pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) menjadi pembayaran bulanan pada tahun depan mendapat apresiasi dari Persatuan Guru Republik Indonesia…
DPRD Kutai Kartanegara
DPRD Kukar Tolak Pemangkasan Kuota Haji 2026, Ahmad Yani: Kebijakan Ini Merugikan Masyarakat
Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan penolakan terhadap pemangkasan kuota haji tahun 2026.
