BorneoFlash.com, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong penguatan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial (Dinsos), serta pemerintah daerah dalam menangani gelandangan, pengemis (gepeng), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan persoalan sosial tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengapresiasi upaya Satpol PP yang selama ini aktif melakukan penertiban di lapangan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, penegakan peraturan daerah tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
“Satpol PP telah menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang ada. Penertiban seperti ini memang perlu didukung karena berkaitan langsung dengan ketertiban umum dan kenyamanan warga,” ujarnya, pada Sabtu (25/7/2026).
Meski demikian, Anhar menilai penanganan PMKS tidak bisa berhenti pada tahap penertiban semata. Setelah proses razia dilakukan, peran Dinas Sosial menjadi sangat penting dalam menentukan langkah pembinaan dan rehabilitasi bagi individu yang terjaring.
Menurutnya, Dinsos memiliki tanggung jawab melakukan asesmen secara menyeluruh guna mengetahui latar belakang serta permasalahan yang dihadapi masing-masing PMKS. Hasil asesmen tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan bentuk pembinaan yang sesuai.
“Dinas Sosial memiliki peran strategis karena mereka yang melakukan pendampingan dan pembinaan. Jadi, setelah penertiban dilakukan, harus ada tindak lanjut yang jelas agar masalahnya tidak berulang,” katanya.
Ia menjelaskan, program penanganan dapat berupa pembinaan mental, pelatihan keterampilan, pendampingan sosial hingga penyaluran ke lembaga yang sesuai.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar