BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Aliansi Balikpapan Bergerak menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah pusat dan sembilan tuntutan kepada pemerintah daerah, dalam aksi penyampaian aspirasi yang digelar di depan Kantor DPRD Balikpapan, pada Senin (15/6/2026).
Koordinator Lapangan Aliansi Balikpapan Bergerak, Wisnu Nugroha, mengatakan isu utama yang diangkat dalam aksi tersebut adalah persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya ketersediaan Pertalite di Balikpapan yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat.
Menurut Wisnu, kondisi global, termasuk situasi di Selat Hormuz, turut berdampak terhadap harga energi. Namun demikian, pemerintah pusat diminta melakukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran negara, agar subsidi energi mendapat perhatian yang lebih besar.
“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi ruang fiskal APBN. Jangan hanya fokus pada program MBG dan Koperasi Desa, tetapi juga memperhatikan subsidi energi yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Wisnu menilai kenaikan harga BBM memiliki dampak berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari harga bahan pokok hingga biaya transportasi. Isu energi menjadi salah satu fokus utama yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Selain itu, pihaknya menyoroti distribusi Pertalite di Balikpapan yang dinilai belum optimal. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan aliansi ke sejumlah SPBU, masih ditemukan keterbatasan layanan bagi pengguna kendaraan roda dua serta persoalan jam operasional penyaluran BBM bersubsidi.
“Kami meminta Pemerintah Kota Balikpapan melakukan evaluasi terhadap distribusi dan jam operasional Pertalite. Sampai hari ini masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkannya, terutama rekan-rekan pengemudi ojek online,” katanya.
Aliansi juga meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk dugaan pengetapan Pertalite yang masih ditemukan di lapangan.
“Beberapa kali kami melihat kendaraan dengan tangki berkapasitas besar mengantre pada jam operasional penyaluran BBM bersubsidi. Kami berharap ada pengawasan yang lebih ketat,” tambahnya.
Di tingkat daerah, Aliansi Balikpapan Bergerak turut menyoroti sejumlah persoalan yang dianggap mendesak, seperti meningkatnya kasus kriminalitas, maraknya kendaraan yang parkir di bahu jalan, serta minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah wilayah.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan sekitar SPBU Km 15. Menurut Wisnu, banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.
Selain itu, pihaknya mempertanyakan progres pemasangan PJU yang sebelumnya ditargetkan mencapai 1.600 titik. Mereka meminta Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat realisasi program tersebut, guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Masih banyak ruas jalan yang minim penerangan. Ini menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan keselamatan dan potensi tindak kriminalitas,” ujarnya.
Aliansi Balikpapan Bergerak juga menyinggung sejumlah isu pelayanan publik lainnya, termasuk pelayanan kesehatan di RS Sayang Ibu dan beberapa persoalan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Terkait tuntutan nasional, Wisnu kembali menegaskan pentingnya evaluasi terhadap prioritas penggunaan APBN, khususnya dalam menyeimbangkan kebutuhan program pembangunan dengan perlindungan daya beli masyarakat melalui kebijakan energi.
“Kami mempertanyakan mana yang menjadi prioritas hari ini. Ketika masyarakat menghadapi persoalan BBM, pemerintah juga perlu memastikan ada ruang anggaran yang cukup untuk mengantisipasi kondisi tersebut,” katanya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Balikpapan Bergerak berharap para pemangku kebijakan, termasuk perwakilan pemerintah dan pihak terkait seperti Pertamina, dapat hadir untuk mendengarkan secara langsung aspirasi yang disampaikan.
“Kami ingin ada dialog dan respons nyata terhadap tuntutan yang kami sampaikan. Aspirasi ini merupakan suara masyarakat yang terdampak langsung oleh berbagai persoalan tersebut,” tutup Wisnu.
Dalam aksi ini, para mahasiswa dan mahasiswi membawa spanduk dan poster yang berisikan seruan yang disampaikan. Hingga berita ini diturunkan aksi masih berlanjut, para mahasiswa berdialog dengan para pimpinan DPRD Balikpapan dan pejabat Pemkot Balikpapan. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar