BorneoFlash.com, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Kutai Barat, pada Senin (15/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Barat tersebut dipimpin Ketua DPRD Ridwai dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Mewakili Bupati Kutai Barat, Wakil Bupati H. Nanang Adriani menyampaikan bahwa penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran dan program pembangunan selama tahun 2025.
Menurutnya, dokumen yang disampaikan kepada DPRD telah dilengkapi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan tersebut memuat berbagai informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program pembangunan, hingga capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
“Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nanang Adriani.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan daerah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran dan sumber daya daerah yang telah dipercayakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan yang lebih baik pada masa mendatang,” jelasnya.
Nanang juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam proses pembahasan Raperda tersebut. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan yang akan dilakukan bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan keuangan daerah sekaligus menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar sebagai tahapan awal sebelum memasuki agenda pembahasan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kabupaten Kutai Barat. (*/Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar