BorneoFlash.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengajak masyarakat mewaspadai narasi yang dapat melemahkan optimisme terhadap upaya swasembada pangan nasional.
Kharis menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah harus berpijak pada data dan fakta, bukan membangun persepsi pesimis yang meragukan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Menurutnya, swasembada pangan merupakan agenda strategis nasional yang berperan penting dalam menjaga ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
Meski sektor pangan menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global, Kharis menilai pemerintah dan petani terus meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, serta memperkuat sarana produksi pertanian.
Ia juga meminta semua pihak menyampaikan informasi terkait ancaman krisis pangan secara proporsional agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Selain meningkatkan produksi, Kharis mendorong pemerintah memperkuat tata niaga dan pengawasan distribusi pangan untuk melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen.
Data menunjukkan produksi padi nasional pada 2025 mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat dari sekitar 53 juta ton pada 2024. Produksi tersebut menghasilkan 34,69 juta ton beras atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi nasional.
Indonesia tidak mengimpor beras medium sepanjang 2025. Sementara itu, Perum Bulog mengelola cadangan beras pemerintah sebanyak 5,3 juta ton hingga akhir Mei 2026.
Pemerintah juga memproyeksikan produksi jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Capaian tersebut turut mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,35 pada Maret 2026, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Kharis mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kolaborasi dan menjaga optimisme untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.
"Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, petani yang tangguh, dukungan teknologi, dan komitmen pemerintah. Dengan kerja sama yang kuat, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri," ujarnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar