BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Kota Balikpapan mendapat kepercayaan menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan pilot project digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos).
Penunjukan ini menempatkan Balikpapan sebagai daerah percontohan dalam upaya pemerintah membangun sistem bantuan sosial (Bansos) berbasis data digital yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Untuk menyukseskan program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menyiapkan 365 agen Perlinsos yang akan bertugas mendampingi masyarakat hingga ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud mengatakan keberhasilan program ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, mulai dari ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hingga para agen Perlinsos yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan.
“Kita akan menggelar sosialisasi besar pada 2 Juni mendatang. Saya mengajak seluruh RT, LPM, dan agen Perlinsos untuk bersama-sama menyukseskan program ini demi menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Rahmad, pada Minggu (31/5/2026).
Menurutnya, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis teknologi melalui konsep Digital Public Infrastructure (DPI).
Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan perlindungan sosial secara lebih mudah melalui portal digital yang terintegrasi dengan data kependudukan.
“Pemerintah menghadirkan portal digital Perlinsos yang bisa diakses secara mandiri oleh masyarakat maupun melalui pendampingan petugas di lapangan,” ujarnya.
Program yang dijalankan lintas kementerian dan lembaga ini berada di bawah koordinasi Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dalam mekanismenya, kepala keluarga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Perlinsos.
Sementara warga lanjut usia, masyarakat yang belum memiliki IKD, maupun yang mengalami kendala literasi digital akan mendapatkan pendampingan langsung dari agen Perlinsos.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfiansyah, menjelaskan bahwa 365 agen yang disiapkan akan menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem digital yang sedang dibangun pemerintah.
“Setiap kelurahan memiliki 10 agen yang terdiri dari tujuh ASN dan tiga mitra Perlinsos seperti Puskesos, PSM, TKSK, dan pendamping PKH. Sementara di tingkat kecamatan tersedia empat agen,” jelasnya.
Menurut Arfiansyah, seluruh agen akan mendapatkan akses khusus ke portal Perlinsos setelah terdaftar di pemerintah pusat. Mereka juga akan mengikuti bimbingan teknis pada 2 Juni sebagai bekal sebelum terjun mendampingi masyarakat.
Rangkaian program dimulai dengan kegiatan kick-off dan sosialisasi pada 2 Juni, dilanjutkan pelatihan bagi seluruh agen Perlinsos di Aula Balai Kota Balikpapan dan Aula Gedung Bank Indonesia.
Setelah itu, proses registrasi masyarakat akan dimulai secara serentak di seluruh kelurahan dan kecamatan pada 4 Juni.
Wali Kota juga telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga ketua RT untuk terlibat aktif menyosialisasikan program tersebut.
Para ketua RT diminta menyiapkan data terbaru kepala keluarga di wilayah masing-masing, sementara kelurahan memastikan kesiapan sarana pelayanan.
Melalui program ini, pemerintah berharap proses pendataan penerima bantuan sosial menjadi lebih valid, terintegrasi, dan mudah diperbarui. Dengan demikian, bantuan yang diberikan pemerintah dapat diterima oleh warga yang benar-benar berhak secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Bagi Balikpapan, proyek percontohan ini bukan sekadar digitalisasi layanan sosial. Program tersebut menjadi langkah awal menuju tata kelola perlindungan sosial modern yang memanfaatkan teknologi untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh hak-haknya sebagai penerima manfaat. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar