Enriany menilai keterlibatan lintas instansi sangat penting guna memastikan koordinasi penanganan keadaan darurat dapat berlangsung cepat dan terintegrasi apabila terjadi ancaman nyata di kawasan pelabuhan.
“Harapan kami melalui kegiatan ini adalah terciptanya kesamaan persepsi dan pola penanganan antarunit terkait, sekaligus meningkatkan koordinasi dan pengambilan keputusan apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan,” katanya.
Ia menambahkan, keamanan pelabuhan memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran arus logistik serta stabilitas investasi di Kalimantan Timur.
Sebagai salah satu terminal penting di wilayah tersebut, KKT dinilai memiliki kontribusi besar dalam mendukung distribusi barang dan konektivitas perdagangan regional.
Karena itu, penerapan Port Facility Security Plan (PFSP) harus dipahami dan dijalankan secara optimal oleh seluruh pihak yang terlibat dalam operasional pelabuhan.
“Melalui Table Top Exercise ini, kami berharap implementasi Port Facility Security Plan yang telah disusun bersama dapat berjalan optimal dan dipahami oleh seluruh pihak terkait,” ungkap Enriany.
Kegiatan simulasi keamanan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
Melalui latihan ini, KKT berharap sistem keamanan pelabuhan semakin responsif terhadap berbagai ancaman di sektor maritim modern sekaligus meningkatkan kepercayaan pengguna jasa terhadap keamanan aktivitas kepelabuhanan. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar