Sementara itu, instansi pemerintah dan BUMD ditargetkan dapat memenuhi kuota hingga dua persen. Pada sektor pendidikan, setiap kecamatan juga diarahkan memiliki sekolah inklusif dari tingkat dasar hingga menengah.
Sejak diimplementasikan pada 2022, Program Inklusi telah menjangkau enam kelurahan, termasuk Telagasari.
Ratusan penyandang disabilitas telah mendapatkan pendampingan, mulai dari pelatihan keterampilan seperti menjahit dan kewirausahaan hingga pengembangan kapasitas di bidang kreatif, termasuk sebagai kreator konten.
Tak hanya itu, Pemkot Balikpapan juga terus meningkatkan aksesibilitas layanan publik melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas di sektor kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti guiding block.
Pembentukan Kelompok Difabel Kelurahan (KDK) dan forum difabel kota juga menjadi langkah strategis dalam mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan.
Menurut Yusri, capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan pemerintah Australia, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi.
“Kerja sama ini diharapkan terus berlanjut dan semakin luas, sehingga Balikpapan dapat menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain dalam mewujudkan masyarakat inklusif,” tambahnya.
Kunjungan ini diharapkan semakin mempererat hubungan bilateral Indonesia Australia, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar