Dalam rencana pembangunan, terdapat sembilan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Namun di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah harus menentukan fokus utama.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penanganan banjir, mengingat dampaknya yang luas terhadap aktivitas ekonomi, sosial, hingga infrastruktur kota.
“Banjir menjadi salah satu prioritas karena dampaknya sangat besar, termasuk terhadap distribusi barang dan aktivitas masyarakat,” kata Murni.
Selain itu, pembangunan infrastruktur kota juga tetap menjadi perhatian, termasuk peningkatan kualitas trotoar agar lebih nyaman bagi pejalan kaki sekaligus mempercantik wajah kota dan membuka ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Murni menambahkan, kemampuan fiskal daerah untuk tahun 2027 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2026 karena kondisi ekonomi yang turut berdampak pada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
Meski demikian, seluruh usulan program tetap dimasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai langkah antisipasi jika terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Semua tetap kita akomodasi dalam RKPD. Siapa tahu nanti ada kebijakan dari pusat yang berubah atau ada tambahan anggaran,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar