BorneoFlash.com, SAMARINDA - Aksi demonstrasi yang digelar puluhan mahasiswa dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), pada Senin (23/2026), diwarnai ketegangan.
Massa menilai program unggulan Gratispol yang dijalankan Gubernur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji selama setahun terakhir belum berjalan optimal dan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Sekitar pukul 15.00 Wita, mahasiswa mulai berkumpul di kawasan Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Selain menyampaikan orasi, mereka juga membakar ban bekas sebagai simbol protes terhadap janji politik yang dianggap belum terealisasi sepenuhnya.
Situasi sempat memanas karena Gubernur tidak segera menemui massa.
Kekecewaan peserta aksi memicu dorong-dorongan dengan aparat keamanan. Beberapa mahasiswa bahkan mencoba memanjat pagar kantor gubernur untuk masuk
ke area dalam.
Setelah berlangsung hampir satu jam, tepat pukul 16.20 Wita, Rudy Mas’ud akhirnya menemui demonstran.
Dengan pengawalan, ia memilih duduk bersama mahasiswa di halaman kantor untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Koordinator lapangan aksi, Angga, menyampaikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara narasi yang disampaikan pemerintah di media dengan kondisi di lapangan. Ia menilai klaim keberhasilan program Gratispol belum sepenuhnya terbukti.
“Program Gratispol hingga saat ini belum terlaksana secara merata. Pemerintah kerap menyampaikan capaian besar di media, namun implementasi di lapangan masih terbatas,” ujar Angga.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan, antara lain evaluasi dan pemerataan program Gratispol, penanganan kerusakan lingkungan di Kaltim, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penghentian praktik politik dinasti.
Selain itu, mereka juga menuntut perlindungan hak buruh dan masyarakat adat, jaminan kebebasan berekspresi, serta transparansi pengelolaan APBD Kaltim.
Sorotan juga diberikan terhadap pelaksanaan Gratispol di sektor pendidikan.
Angga mengungkapkan masih banyak mahasiswa yang telah mendaftar namun tidak tercatat sebagai penerima manfaat.
“Di Universitas Mulawarman, banyak mahasiswa yang telah mengikuti prosedur pendaftaran, tetapi tidak masuk dalam daftar penerima. Program ini disebut untuk seluruh mahasiswa, namun dalam praktiknya terdapat berbagai persyaratan yang cukup kompleks,” ungkapnya.
Mahasiswa pun menilai visi pembangunan melalui program pendidikan dan kesehatan gratis belum sepenuhnya terwujud dan cenderung hanya menjadi janji politik.
“Program yang dijanjikan sebagai layanan gratis di bidang pendidikan dan kesehatan saat ini belum merata, sehingga menimbulkan persepsi bahwa realisasinya belum sesuai dengan harapan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pelaksanaan program Gratispol memiliki dasar data yang jelas dan menunjukkan peningkatan dibandingkan program sebelumnya.
“Sebagai perbandingan, program Kaltim Tuntas sebelumnya menjangkau kurang dari 5.000 penerima manfaat. Sementara itu, pada tahun 2025, program Gratispol telah menjangkau sekitar 24.000 mahasiswa, dan pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 158.981 mahasiswa di seluruh Kalimantan Timur,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa persyaratan penerima program cukup sederhana, yakni memiliki KTP Kalimantan Timur dan telah berdomisili minimal tiga tahun.
Terkait keluhan mahasiswa yang tidak lolos verifikasi, Rudy menjelaskan adanya ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk batas usia penerima bantuan, yaitu maksimal 25 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3 pada program reguler, sementara kelas eksekutif tidak termasuk.
“Penentuan penerima tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan melalui pihak kampus. Saat ini proses tersebut telah dievaluasi, dan pihak rektorat, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, akan menyampaikan hasilnya,” ujarnya.
Mengenai janji kampanye terkait program gratis secara menyeluruh, ia mengakui adanya kendala regulasi dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, yang membatasi pengalokasian anggaran tanpa klasifikasi.
“Pada masa kampanye terdapat komitmen untuk memberikan layanan gratis secara menyeluruh. Namun, setelah dilakukan penyesuaian dengan regulasi yang berlaku, diperlukan klasifikasi karena perbedaan besaran UKT yang cukup signifikan. Oleh karena itu, bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Rudy menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Ia juga menekankan bahwa keikutsertaan dalam program Gratispol bersifat pilihan.
“Pemerintah tidak mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti program ini. Mahasiswa dipersilakan menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar