lihat foto
BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan membuka ruang dialog langsung dengan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan, saat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Balikpapan, pada Senin (9/2/2026).
Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan H. Bagus Susetyo turun langsung menemui massa aksi, didampingi Asisten I Tata Pemerintahan Zulkipli, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fadli, Kepala Dinas Pendidikan Irfan Taufik, serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rafiuddin.
Dalam pertemuan tersebut, Bagus Susetyo mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang dinilainya menyampaikan masukan secara konstruktif. Sejumlah isu strategis disampaikan mahasiswa dan dijawab langsung oleh jajaran pemerintah kota, dengan persoalan banjir menjadi sorotan utama.
Bagus menegaskan bahwa penanganan banjir merupakan program prioritas Pemkot Balikpapan. Pemerintah telah memiliki masterplan sejak 2014 yang diperbarui pada 2021 menyesuaikan kondisi lahan dan sosial masyarakat yang semakin kompleks.
"Permasalahan banjir tidak sederhana. Total kebutuhan anggaran mencapai Rp1,2 triliun, sementara hingga saat ini baru sekitar 10 persen yang mampu kami kerjakan,” jelasnya di hadapan puluhan mahasiswa.
Ia mengungkapkan, percepatan penanganan banjir terkendala keterbatasan anggaran dan pembebasan lahan, salah satunya di kawasan DAS Ampal, khususnya dari Jembatan Simpang Beller hingga rumah pompa yang membutuhkan pembebasan lahan sekitar 40 meter.
Selain itu, pada 2026 Balikpapan juga terdampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1 triliun. Meski demikian, pemerintah terus melakukan langkah konkret. Tahun ini, Pemkot Balikpapan mendapat bantuan APBN senilai Rp 65 miliar untuk pengerukan DAS Ampal di belakang Pasar Segar.
Upaya tersebut diproyeksikan mampu menahan hingga 200 ribu meter kubik air hujan agar tidak langsung mengalir ke saluran umum.
Selain pengerukan, revitalisasi kolam retensi juga dilakukan, termasuk di kawasan Balikpapan Regency. Pemerintah juga mewajibkan setiap pembukaan lahan baru menyediakan minimal dua persen area sebagai kolam retensi, sesuai Peraturan Wali Kota.
Dalam pengelolaan lingkungan, Bagus mengajak mahasiswa ikut mengawasi pembangunan dan mendorong budaya gotong royong membersihkan lingkungan. Ia menekankan pentingnya pemilahan sampah sesuai Perda agar tidak menyumbat saluran air.
Ia berkomitmen akhir jabatan kepemimpinannya permasalahan banjir dapat diselesaikan. Termasuk, pelayanan air bersih.
Terkait kendaraan bermuatan besar, Pemkot berencana membangun kawasan pergudangan di Kilometer 13, agar truk besar tidak lagi melintas di dalam kota. Pengawasan juga akan diperketat.
Bagus bahkan membuka ruang diskusi lanjutan dengan mahasiswa di masing-masing dinas agar pembahasan berbasis data. “Silakan datang ke dinas, jangan hanya debat. Kita terbuka,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan keterbatasan pemerintah daerah dalam perekrutan tenaga guru dan kesehatan karena regulasi dari pusat. Meski demikian, Pemkot telah membuka seleksi PJLB dengan kuota sekitar 600 orang melalui mekanisme yang sesuai aturan.
"Kita tidak bisa merekrut tenaga honor maupun ASN karena semua kewenangan Kementerian PANRB,"katanya.
Dialog yang sempat berlangsung tegang tersebut akhirnya berujung pada kesepahaman. Mahasiswa menerima penjelasan pemerintah dan mendorong evaluasi berkelanjutan.
Menutup pertemuan, Bagus mengajak semua pihak saling memahami keterbatasan dan proses pengambilan kebijakan.
“Coba kita saling menempatkan diri. Semua keputusan ada prosesnya. Ini pembelajaran bagi kita semua,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar