BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Keberhasilan Kota Balikpapan dalam mengelola sektor ekonomi perkotaan menarik perhatian daerah lain.
Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, melakukan studi tiru ke Pemkot Balikpapan untuk mempelajari sejumlah kebijakan strategis, mulai dari pengelolaan BUMD, retribusi parkir, hingga pemberdayaan UMKM.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menyebut kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi praktik baik antar daerah, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi dan menjaga stabilitas harga.
“UMKM di Balikpapan sudah jelas pembinaannya. Di bawah Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, kami punya sentra-sentra industri seperti tahu, tempe, dan industri kecil lainnya yang terus dibina,” ujar Bagus, saat memberikan pemaparan kunjungan Pemkot Parepare, di Auditorium Balai Kota, pada Jumat (23/1/2026).
Tak hanya pendampingan produksi, Pemkot Balikpapan juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan berkelanjutan, mulai dari peningkatan kualitas produksi hingga strategi pemasaran. Dukungan permodalan pun diperkuat melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank daerah, termasuk akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Sebetulnya itu bukan hal baru. Daerah lain pun punya program serupa. Tinggal bagaimana efektivitasnya, direview dan disosialisasikan dengan baik,” jelasnya.
Salah satu perhatian utama rombongan Pemkot Parepare adalah peran BUMD Balikpapan dalam pengendalian inflasi. Bagus menjelaskan, Pemkot Balikpapan secara rutin menggelar high level meeting yang difasilitasi Bank Indonesia, serta membangun kerja sama antar daerah dengan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser sebagai daerah produsen pangan.
“Setiap tahun kami menggelar pasar murah hingga 13 kali. Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah benar-benar bekerja. BUMD seperti Perumda Manuntung Sukses dengan aneka usaha, juga berperan lewat kios pengendali harga, sehingga harga tetap sesuai HET meski pasar bergejolak,” paparnya.
Model tersebut menjadi perhatian Pemkot Parepare yang selama ini bergantung pada pasokan pangan dari daerah sekitar, seperti Pangkep dan Pinrang. Bahkan, muncul wacana kerja sama pemanfaatan gudang logistik di Parepare sebagai kota pelabuhan untuk efisiensi distribusi dan pengendalian stok.
“Daripada investasinya besar, bisa saja gudangnya kami sewa. Jadi suplai dari Sulawesi Selatan tetap terjaga dan tidak memberatkan biaya pemeliharaan,” katanya.
Dalam pertemuan itu, isu ketahanan pasokan juga dikaitkan dengan pengalaman Balikpapan saat terjadi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem. Saat jalur laut terganggu, Balikpapan memaksimalkan pasokan dari wilayah sekitar Kalimantan melalui pelabuhan.
Selain pangan, sistem pengelolaan parkir juga menjadi topik diskusi. Pemkot Balikpapan tengah menyiapkan penataan parkir jalanan dan pasar tradisional dengan sistem pembayaran non-tunai sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagus menegaskan, berbagai penghargaan yang diraih Balikpapan bukan untuk berbangga diri, melainkan menjadi pemicu agar seluruh OPD tetap solid dan konsisten menjalankan visi-misi pemerintah kota. “Kalau OPD kompak, program berjalan sesuai arah, dan saling mengawasi, kota bisa berkembang lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung capaian sektor air bersih, di mana tingkat kebocoran air berhasil ditekan dari 31 persen menjadi 24 persen. Menurutnya, angka tersebut tergolong signifikan dan jarang dicapai PDAM di Indonesia.
“PDAM yang bisa untung itu tidak banyak. Capaian ini patut diapresiasi,” tutup Bagus, seraya memberikan penghargaan kepada jajaran PTMB.
Studi tiru yang dipimpin Wali Kota Parepare, Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto bersama istri serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Kepala OPD menegaskan posisi Balikpapan sebagai salah satu kota rujukan dalam tata kelola ekonomi daerah, pengendalian inflasi, dan pelayanan publik yang berkelanjutan.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar