BorneoFlash.com, NUSANTARA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat kesiapan tata kelola anggaran untuk memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 berjalan optimal.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembekalan pengelolaan APBN yang diikuti puluhan pegawai Otorita IKN di Auditorium Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, pada Jumat (9/1/2026).
Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Otorita IKN dengan delapan agenda prioritas APBN 2026 yang ditetapkan sebagai mesin pembangunan nasional.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembekalan tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan pemahaman seluruh unit kerja dalam mengelola anggaran secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Saat ini Otorita IKN terdiri atas enam satuan kerja (satker) dan didukung oleh 24 pejabat pembuat komitmen (PPK). Melalui pembekalan ini, kami menyamakan starting point dalam pengelolaan DIPA agar setiap program dan kegiatan berjalan searah,” ujar Basuki.
Basuki menambahkan, penguatan kapasitas pengelolaan anggaran ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan RI agar seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan kualitas tata kelola serta mempercepat penyerapan anggaran.
“Kami melaksanakan arahan Menteri Keuangan untuk memberikan pelatihan kepada setiap kementerian dan lembaga terkait tata kelola serta percepatan penyerapan anggaran. Hal ini penting karena pengelolaan APBN akan dimonitor secara ketat,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Otorita IKN juga menghadirkan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto. Ia memaparkan peran strategis APBN sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
“APBN bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan bernegara, termasuk prioritas dan target pembangunan sosial-ekonomi. APBN memiliki enam fungsi utama, yaitu fungsi legitimasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi,” jelasnya.
Tri Budhianto menegaskan bahwa APBN Tahun Anggaran 2026 difokuskan pada delapan agenda prioritas Presiden RI Prabowo Subianto sebagai mesin pembangunan nasional. Prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan sektor pendidikan, percepatan investasi dan perdagangan global, penguatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, pembangunan desa, serta penguatan sektor kesehatan.
“Delapan prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi fokus kebijakan fiskal 2026, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, termasuk pemenuhan target pembangunan dalam program Asta Cita,” paparnya.
Melalui penguatan kapasitas aparatur dan penyelarasan kebijakan anggaran ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata. Setiap rupiah anggaran diarahkan untuk mempercepat pembangunan Nusantara sebagai fondasi kota masa depan Indonesia. (*/Humas Otorita IKN)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar