BorneoFlash.com, KUKAR - Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga sekitar 40 persen membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengubah pola pembangunan pada tahun anggaran 2026.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, kemampuan belanja daerah menyusut drastis dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp7 triliun.
“Dengan kondisi fiskal seperti ini, kita tidak bisa lagi bertahan dengan pola lama yang terlalu bergantung pada APBD,” kata Aulia.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus mencari alternatif pembiayaan agar program prioritas tetap berjalan.
“Kolaborasi dengan dunia usaha sekarang bukan pilihan, tapi kebutuhan. Banyak program yang harus tetap berjalan meski anggaran terbatas,” ujarnya.
Aulia menyebutkan, pada 2026 Pemkab Kukar akan mendorong pembangunan kolaboratif dengan melibatkan badan usaha sebagai mitra strategis.
“Konsep pembangunan tahun depan lebih kita arahkan pada pembangunan kolaboratif. Peran pihak swasta sangat kita harapkan,” ucapnya.
Menurut Aulia, keterlibatan dunia usaha penting untuk menjaga keberlanjutan program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Program sosial tetap harus jalan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi masyarakat,” jelasnya.
Ia mencontohkan dukungan Pertamina EP wilayah Samboja yang menyatakan kesiapan membantu program makan bergizi bagi anak-anak dan lansia.
“Dukungan dari badan usaha seperti ini sangat membantu di tengah keterbatasan fiskal,” katanya.
Dalam skema tersebut, lanjut Aulia, APBD tidak lagi menjadi andalan utama.
“APBD kita posisikan sebagai pertahanan terakhir jika program kolaboratif tidak bisa tercapai,” tegasnya.
Ia berharap, melalui pendekatan ini, visi Kukar Idaman Terbaik tetap dapat diwujudkan meski di tengah tekanan anggaran.
“Kami optimistis target pembangunan tetap bisa dijalankan dengan pola kolaborasi,” pungkas Aulia.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar