BorneoFlash.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan pembayaran kegiatan Tahun Anggaran 2025 tetap terpenuhi meski dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat belum sepenuhnya cair.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, dari estimasi kebutuhan pembayaran akhir tahun sekitar Rp1,1 triliun, dana yang telah diterima pemerintah daerah baru mencapai kurang lebih Rp430 miliar.
“Kami masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyaluran dana tersebut. Namun, jika terjadi keterlambatan, pemerintah daerah sudah menyiapkan skema antisipasi,” ungkap Aulia Rahman, pada Selasa (30/12/2025).
Ia menjelaskan, salah satu opsi yang disiapkan yakni pinjaman daerah melalui Bank Kaltimtara agar keterlambatan pembayaran tidak berdampak kepada rekanan.
“Kami tidak ingin rekanan terbebani. Karena itu, risikonya diambil oleh pemerintah daerah, bukan lagi kontraktor,” tegasnya.
Aulia menegaskan, kondisi ini bukan merupakan defisit anggaran, melainkan murni akibat tunda salur dana dari pemerintah pusat.
“Ini bukan defisit, hanya persoalan tunda salur. Dana tersebut memang menjadi hak pemerintah daerah,” bebernya.
Dana yang belum tersalurkan akan dijaminkan ke Bank Kaltimtara dan akan langsung digunakan untuk menutup pinjaman setelah dana dari pusat diterima.
