BorneoFlash.com, NUSANTARA – Proyek pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kini memasuki fase konstruksi.
Pemerintah memulai tahap ini setelah menandatangani 20 paket kontrak pembangunan tahap kedua periode 2025–2029.
Pada tahap awal, pemerintah menandatangani 12 paket proyek. Dua hari lalu, pemerintah menambah delapan paket kontrak baru. Dengan demikian, totalnya mencapai 20 paket, sehingga pekerjaan dapat langsung berlanjut ke konstruksi.
“Delapan kontrak itu mencakup lima paket pembangunan 16 gedung legislatif di lahan 41,81 hektare,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Sabtu.
Ia menambahkan bahwa dua paket lain membangun empat gedung yudikatif di lahan 15,15 hektare. Sementara itu, satu paket lainnya membangun tiga gedung Kantor Otorita IKN Tahap II di lahan 2,9 hektare dan tiga gedung Kantor Polres IKN Tahap I di lahan 3,07 hektare.
“Kami menekankan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Kami ingin pembangunan tahap kedua berjalan lebih baik dan mampu menjadi contoh bagi dunia,” ujarnya.
Basuki menjelaskan bahwa penandatanganan kontrak tersebut mempercepat pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif menuju target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
Saat ini, pemerintah telah menandatangani 20 dari 28 paket pekerjaan tahap kedua, yang terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan enam paket manajemen konstruksi.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp12 triliun melalui skema tahun jamak untuk mendukung pembangunan kawasan tersebut.
“Kami memastikan proyek ini berjalan sesuai prioritas pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur modern, efisien, dan berkelanjutan di IKN,” kata Basuki. (*)
