BorneoFlash.com, TANAH BUMBU – PT PLN (Persero) terus menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pasokan listrik yang andal di Kalimantan melalui pembangunan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari persoalan hukum.
Komitmen tersebut diperkuat dengan menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk meninjau langsung progres Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada sejumlah proyek vital, Jumat (28/11/2025).
Peninjauan dipimpin langsung oleh General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT), Basuki Widodo, bersama Kepala Subdirektorat IV.C Direktorat IV Kejaksaan Agung RI, Suyanto.
Dua proyek strategis menjadi fokus utama peninjauan, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalselteng 2 berkapasitas 2×100 MW di Asam-asam, yang selama ini menjadi penopang pasokan listrik hingga wilayah Kalimantan Timur.
Proyek lainnya adalah Gardu Induk Sistem (GIS) 150 kV 4 IKN, yang menjadi infrastruktur vital dalam menunjang suplai energi bagi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kegiatan tersebut tidak sekadar kunjungan lapangan, melainkan merupakan bagian dari pengamanan berlapis untuk memastikan seluruh proyek berjalan lancar, tepat waktu, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum.
PLN menilai sinergi dengan Kejaksaan Agung sangat krusial, mengingat proyek-proyek strategis nasional kerap bersinggungan dengan persoalan pembebasan lahan hingga potensi risiko hukum lainnya. Melalui pendampingan PPS, PLN memastikan seluruh anggaran digunakan tepat sasaran dan pembangunan dapat diselesaikan sesuai target.
Suyanto menegaskan bahwa kehadiran Kejaksaan di lapangan merupakan bentuk dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan strategis nasional.
“Kehadiran kami di lapangan adalah bentuk dukungan penuh Kejaksaan terhadap pembangunan strategis. Dengan mengintegrasikan aspek hukum, teknis, dan tata kelola internal secara langsung, kami berharap setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan sangat baik, sehingga hasilnya dapat segera dinikmati masyarakat tanpa ada penyimpangan,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Basuki Widodo. Ia menegaskan bahwa PLN tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjunjung tinggi tata kelola yang transparan dan taat hukum.
“PLN tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjaga tata kelola yang bersih dan transparan. Dukungan Kejaksaan sangat membantu dalam menghilangkan hambatan di lapangan,” ungkapnya.
Melalui peninjauan ini, PLN kembali menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang akuntabel, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diubah menjadi energi yang andal untuk menopang masa depan Kalimantan dan Indonesia. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar