Pemkab Kutai Kartanegara

Di Tengah Fiskal Ketat, Bupati Kukar Pastikan Layanan Warga Tak Terganggu

lihat foto
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. Foto: BorneoFlash/Ernita Sriana
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. Foto: BorneoFlash/Ernita Sriana

BorneoFlash.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan tetap menjaga stabilitas layanan publik di tengah berbagai penyesuaian kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, memastikan bahwa masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam seluruh perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Menurut Aulia, keberlanjutan pelayanan dasar merupakan fondasi penting yang tidak boleh terdampak oleh dinamika fiskal. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyusun skema kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar warga.

“Pelayanan dasar adalah kewajiban utama pemerintah dan itu tidak boleh berhenti dalam kondisi apa pun,” ungkap Aulia Rahman Basri, pada Kamis (4/12/2025)

Dalam implementasinya, Pemkab Kukar juga tetap menjalankan berbagai program unggulan daerah yang telah dirancang sebelumnya. Meski demikian, pelaksanaannya dilakukan dengan perhitungan anggaran yang lebih terukur agar tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selain fokus pada program daerah, Kukar juga memastikan dukungan penuh terhadap agenda strategis pemerintah pusat.

Sejumlah program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi berbasis rakyat, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, hingga ketahanan pangan tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan di Kukar.


“Kita harus memastikan seluruh program, baik daerah maupun nasional, berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan,” jelas Aulia.

Ia mengungkapkan bahwa proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun ini dilakukan dengan kehati-hatian ekstra.

Langkah ini diambil agar seluruh kebutuhan layanan publik dan program strategis dapat terlindungi secara maksimal dalam perencanaan anggaran.

Lebih lanjut, Pemkab Kukar juga telah menetapkan perhitungan kapasitas fiskal minimal sebagai acuan penyusunan anggaran.

Menurut Aulia, langkah ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam mengatur kebutuhan organisasi perangkat daerah sekaligus memastikan keberlanjutan program pembangunan.

“Dengan dasar perhitungan fiskal yang jelas, arah pembangunan akan lebih terukur dan berkelanjutan,” tutupnya.

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar