DPRD Kota Samarinda

DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Kesadaran Warga Berobat Dini, Peringatkan Bahaya TB Laten

lihat foto
Puskesmas Palaran: Wilayah Palaran dan Sanga-Sanga kini dinilai sebagai daerah dengan risiko tinggi penularan TB dan HIV/AIDS. Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa

BorneoFlash.com, SAMARINDA — Meski sarana dan prasarana kesehatan telah banyak tersedia, kesadaran warga Samarinda untuk melakukan pemeriksaan dini terhadap penyakit menular masih tergolong rendah.

Fakta tersebut terungkap dalam kunjungan Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Samarinda ke Puskesmas Palaran, pada Selasa (4/11/2025).

Dalam kunjungan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa peningkatan kasus tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS di Samarinda menjadi ancaman serius yang tidak bisa diabaikan.

Ia menilai rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan memperburuk situasi kesehatan di tingkat akar rumput.

“Peninjauan kami ke Puskesmas Palaran bertujuan melihat langsung bagaimana upaya penanganan dan pencegahan TB dilakukan di lapangan, khususnya di wilayah Palaran,” ujar Sri.

Ia menjelaskan, Puskesmas Palaran menjadi perhatian karena telah dilengkapi fasilitas Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk mendeteksi TB secara akurat dan cepat.

Dengan cakupan pelayanan terhadap tiga kelurahan berpenduduk sekitar 44 ribu jiwa, potensi penyebaran penyakit di kawasan tersebut dinilai cukup tinggi.

Berdasarkan data puskesmas hingga Oktober 2025, tercatat 50 pasien TB aktif, termasuk anak-anak dan pasien dengan TB resistan obat (RO).

Walau pasokan obat dari Dinas Kesehatan berjalan lancar, banyak warga yang enggan mengikuti terapi pencegahan lantaran merasa sehat.

“Orang-orang yang tinggal serumah dengan pasien TB seharusnya menjalani pengobatan pencegahan. Namun kendalanya, banyak yang menolak karena menganggap dirinya sehat dan takut akan efek samping obat,” jelas Sri.

Ia menambahkan, kondisi tersebut memperbesar risiko penyebaran TB laten—jenis TB yang belum menimbulkan gejala, namun tetap menular.

Sri mengingatkan bahwa jika dibiarkan, TB laten dapat berubah menjadi penyakit aktif dan menimbulkan dampak sosial yang luas.

“TB laten ini seperti bom waktu. Penderitanya tidak merasa sakit, padahal bisa menularkan. Jika tidak dikendalikan, ini bisa menimbulkan masalah kesehatan serius dan membebani anggaran daerah,” tegasnya.


Selain TB, DPRD juga menyoroti peningkatan kasus HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di wilayah Palaran.

Temuan lapangan bahkan mengungkap adanya anak berusia 13 tahun yang telah terinfeksi IMS.

“Informasi dari pihak puskesmas menunjukkan adanya anak usia 13 tahun yang menderita IMS. Hal ini tentu mengkhawatirkan, karena menandakan pola pergaulan yang berisiko tinggi terhadap penularan penyakit,” kata Sri.

Menurutnya, faktor sosial dan lingkungan menjadi penyumbang besar terhadap penyebaran penyakit tersebut.

Palaran sebagai kawasan industri yang padat aktivitas pelabuhan, pabrik semen, dan pertamina memiliki mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga penularan penyakit lebih mudah terjadi.

Di sisi lain, Sri menyoroti persoalan ketergantungan pemerintah terhadap bantuan internasional, seperti Global Fund, dalam menjalankan program kesehatan masyarakat.

“Selama ini pembiayaan penanggulangan penyakit menular masih banyak bergantung pada Global Fund. Jika suatu saat bantuan itu berhenti, kita akan kesulitan karena belum memiliki sistem yang mandiri,” ujarnya.

Ia menilai kondisi ini bisa menjadi krisis kesehatan jika pemerintah daerah tidak segera menyiapkan strategi keberlanjutan pendanaan dan sumber daya.

Oleh sebab itu, melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan TB-HIV/AIDS, DPRD mendorong agar kebijakan kesehatan tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar diimplementasikan di lapangan.

“Kita sudah memiliki berbagai regulasi, dari undang-undang hingga peraturan wali kota. Namun, tanpa pelaksanaan nyata di lapangan, semuanya hanya akan menjadi dokumen semata,” tegas Sri.

Dengan penguatan kebijakan dan edukasi masyarakat, ia berharap Samarinda dapat lebih mandiri dalam menjaga kesehatan publik tanpa terlalu bergantung pada donor asing.

“Pemerintah daerah perlu lebih proaktif memperhatikan persoalan ini. Jika kesadaran masyarakat tidak segera ditumbuhkan, target bebas TB dan HIV/AIDS pada 2030 akan sulit tercapai,” pungkasnya.

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar