BorneoFlash.com, SAMARINDA – Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda pada Senin (4/8/2025) di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), diakhiri dengan audiensi terbuka bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, H. Seno Aji.
Setelah menyampaikan sejumlah tuntutan selama kurang lebih dua jam, mahasiswa diterima langsung oleh Wagub Seno untuk berdiskusi di area teras kantor gubernur.
Dalam dialog itu, HMI menyoroti berbagai isu penting, mulai dari pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman, dampak lingkungan akibat pertambangan, hingga kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Wagub Seno menyatakan apresiasi terhadap keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.
Ia mengatakan bahwa sejumlah isu yang diangkat HMI sejalan dengan program strategis pemerintah provinsi.
“Kami sangat menghargai kepedulian adik-adik mahasiswa terhadap pembangunan daerah. Permasalahan infrastruktur di Mahakam Ulu misalnya, menjadi salah satu fokus utama kami. Anggaran dengan nilai signifikan telah dialokasikan tahun ini untuk pembangunan jalan penghubung antara Tering dan Ujoh Bilang. Kami menargetkan proyek tersebut rampung sebelum akhir tahun,”ujar Wagub Seno.
Ia juga membuka ruang partisipasi publik dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk kepada mahasiswa yang ingin terlibat dalam pengawasan langsung.
“Silakan bergabung dalam kegiatan kunjungan lapangan bila ingin melihat langsung progres pembangunan,”tambahnya.
Sorotan lain dari mahasiswa terkait dampak negatif pertambangan juga mendapat tanggapan serius.
Aktivitas tambang yang meninggalkan lubang terbuka dan telah menyebabkan korban jiwa, menurut HMI, perlu mendapat pengawasan lebih ketat.
Wagub Seno menjelaskan bahwa meski kewenangan utama terkait tambang berada di tingkat pusat, Pemerintah Provinsi terus melakukan langkah koordinatif agar perusahaan tambang memenuhi tanggung jawab mereka.
“Kami mendorong perusahaan tambang agar menjalankan reklamasi dengan baik dan tidak meninggalkan lubang bekas tambang. Harapan kami, kejadian tragis yang menimpa masyarakat tidak terulang kembali,”tegasnya.
Isu layanan dasar juga menjadi perhatian HMI, khususnya mengenai kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan di wilayah terluar.
Menanggapi hal ini, Wagub Seno menyinggung keberadaan program Jospol sebagai upaya pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut.
“Melalui program Jospol, kami membangun fasilitas seperti rumah sakit dan sekolah di daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh layanan dasar,”jelasnya.
Terkait dengan isu Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang saat ini dalam proses hukum, Pemprov Kaltim menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang.
“Pemerintah provinsi mendukung penuh penegakan hukum. Kami menyerahkan seluruh prosesnya kepada Kejaksaan Tinggi, dan berharap agar penanganannya berlangsung transparan serta sesuai aturan yang berlaku,”tandasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar