Bupati Mahulu dan DPRD Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Komitmen pada Tata Kelola yang Transparan

oleh -
Editor: Ardiansyah
Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mahulu dalam rangka pengambilan keputusan dan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Aston Hotel Samarinda pada Selasa (16/7/2025). Foto: HO/Foto: ProkopimMahulu
Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mahulu dalam rangka pengambilan keputusan dan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Aston Hotel Samarinda pada Selasa (16/7/2025). Foto: HO/Foto: ProkopimMahulu

BorneoFlash.com, SAMARINDA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahulu dalam rangka pengambilan keputusan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

 

Kegiatan ini berlangsung di Aston Hotel Samarinda pada Selasa (16/7/2025).

 

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu bersama DPRD secara resmi menyepakati Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, A.Md., Keb., S.H., dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Mahulu.

 

Dalam sambutannya, Bupati Mahulu menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kemitraan yang konstruktif serta dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan.

 

“Kami menyampaikan terima kasih atas pemandangan akhir seluruh fraksi DPRD yang pada prinsipnya telah menerima dan menyetujui Ranperda ini menjadi Perda,” ujar Bupati Bonifasius.

 

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2024 telah berjalan baik, dibuktikan dengan diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut.

 

“Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan strategis sebagai bahan perbaikan dan arah kebijakan pembangunan ke depan,” lanjutnya.

Pemkab Mahulu bersama DPRD secara resmi menyepakati Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Foto: HO/Foto: ProkopimMahulu
Pemkab Mahulu bersama DPRD secara resmi menyepakati Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Foto: HO/Foto: ProkopimMahulu

Melalui pengesahan Ranperda ini, Pemkab Mahulu berharap tata kelola APBD ke depan dapat semakin efisien, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

 

Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama serta sesi foto bersama antara unsur pimpinan dan peserta sidang sebagai simbol komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. (*/ProkopimMahulu)

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.