BorneoFlash.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalui Badan Usaha Otorita (BUO), PT Bina Karya (Persero), resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penandatanganan yang berlangsung di Balai Agung, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025), menandai dimulainya kolaborasi strategis dalam memperkuat kesiapan pengelolaan kota dan operasionalisasi IKN.
MoU ini melibatkan empat mitra strategis: PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Jakarta Propertindo, Perumda Pasar Jaya, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Ruang lingkup kerja sama mencakup perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan komersialisasi layanan kota, termasuk pengelolaan infrastruktur, sistem transportasi, sampah dan limbah, pasar, serta pengelolaan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang turut menyaksikan penandatanganan menyatakan bahwa pengalaman Jakarta sebagai kota megapolitan menjadi referensi penting dalam mengelola kompleksitas sebuah ibu kota negara.
“Otorita IKN akan segera menerima penyerahan aset dari pembangunan yang dikerjakan Kementerian PU dan Kementerian PKP, seperti jalan tol, hunian ASN, gedung pemerintahan, hingga Istana Negara. Maka dari itu, kami bekerja sama dengan BUMD Jakarta untuk mendukung pengelolaan infrastruktur, sampah, air, dan layanan kota lainnya,” tegas Basuki.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari transfer pengetahuan kelembagaan.
“Pemerintah Jakarta mendukung penuh pembangunan IKN, termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Jakarta bisa menjadi role model. Yang terpenting adalah transfer pengalaman—baik keberhasilan maupun kegagalan—agar IKN tidak mengulang kesalahan yang pernah terjadi,” ujarnya.
Penandatanganan MoU ini menegaskan komitmen OIKN dalam membangun sistem tata kelola kota modern berbasis kolaborasi, efisiensi, dan keberlanjutan. Dengan menggandeng pihak-pihak berpengalaman, IKN terus mempersiapkan diri menjadi pusat pemerintahan Indonesia yang andal, inklusif, dan berwawasan lingkungan menuju tahun 2028. (*/Humas Otorita IKN)
