CSIS Ungkap Risiko Terobosan Baru dalam Kebijakan Pemerintah

oleh -
Penulis: Wahyuddin Nurhidayat
Editor: Ardiansyah
CSIS menyebut pemerintah seakan terobsesi membuat terobosan kebijakanyang berisiko, padahal lebih baik menerapkan 'resep' yang sudah baku dan teruji. Ilustrasi. (Foto:Panrem 083/BDJ/Adhitya Hendra)
CSIS menyebut pemerintah seakan terobsesi membuat terobosan kebijakanyang berisiko, padahal lebih baik menerapkan 'resep' yang sudah baku dan teruji. Ilustrasi. (Foto:Panrem 083/BDJ/Adhitya Hendra)

BorneoFlash.com, JAKARTA – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengkritik kecenderungan pejabat Pemerintah Indonesia yang terlalu berambisi menciptakan terobosan baru, yang justru sering memicu kesalahan kebijakan.

 

“Pejabat kita terlalu sering mencoba menemukan resep baru. Itu salah satu masalah besar dalam kebijakan Indonesia,” kata Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, dalam diskusi virtual Universitas Paramadina, Senin (28/4/25).

 

Rizal menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan solusi yang sudah terbukti efektif selama 20 hingga 25 tahun terakhir, bukan sibuk mencari terobosan yang belum teruji.

 

Ia menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai contoh. Menurutnya, pemerintah keliru merancang dan menerapkan badan ini, yang bertujuan menstabilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lewat peran sebagai liquidity provider.

 

Rizal juga menyoroti keterlibatan TNI dalam urusan pangan dan sektor sipil lainnya. Ia menilai pemerintah terlalu berambisi melibatkan militer di berbagai bidang di luar tugas utamanya.

 

“Pemerintah menganggap keterlibatan militer sebagai terobosan untuk mendorong ekonomi. Namun, kita lupa militer hanya punya sekitar 500 ribu personel,” ujar Rizal.

 

Ia menegaskan ketidaksesuaian antara target pembukaan lahan 4 juta hektare untuk ketahanan pangan dengan kapasitas TNI. “Meski kita mengerahkan seluruh personel TNI, jumlahnya tetap tidak cukup untuk membangun food estate sebesar itu,” imbuhnya.

 

Rizal menekankan bahwa TNI seharusnya fokus menjaga pertahanan nasional, bukan mengurus ketahanan pangan — apalagi di tengah ancaman krisis global yang meningkat.

 

“Kadang-kadang kita terlalu terobsesi mencari terobosan. Padahal, kita seharusnya tetap menjalankan resep yang sudah teruji. Memang tidak spektakuler dan sulit dipropagandakan buzzer, tetapi itulah yang seharusnya kita jalankan secara konsisten,” tegasnya.

Baca Juga :  Batik Air Hubungkan Indonesia dengan India, Wujudkan Pengalaman Ramadhan dan Lebaran yang Tak Terlupakan

 

Belakangan, militer semakin memperluas peran di ranah sipil, termasuk sektor akademik. Beberapa peristiwa viral menunjukkan TNI masuk ke kampus, terutama setelah DPR RI mengesahkan revisi UU TNI.

 

TNI, misalnya, mendatangi UIN Semarang dan menjalin kerja sama dengan Universitas Udayana lewat kuliah umum bertema kebangsaan serta pelatihan bela negara non-militeristik. Terbaru, Komandan Kodim 0508/Depok, Kolonel Inf Iman Widhiarto, mendatangi Universitas Indonesia (UI) pada Kamis (16/4/25). (*)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.