BorneoFlash.com, NUSANTARA – Kawasan Sepaku, yang menjadi pintu gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), segera mengalami perubahan signifikan. Otorita IKN akan menata kawasan seluas 1.172,36 kilometer persegi, atau sekitar 35,17 persen dari total luas Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Selama pembangunan IKN, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), kondisi fisik wilayah Sepaku terlihat memprihatinkan. Sebanyak 19 batching plant atau instalasi pencampur beton tersebar di kawasan ini. Truk-truk pengangkut semen dan material konstruksi lainnya lalu-lalang, yang memperburuk kondisi lingkungan sekitar.
Debu, kerikil, dan material bangunan berserakan di berbagai titik dan membuat Sepaku tampak kumuh serta kotor. Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan penataan kawasan agar lingkungan sekitar tidak tampak kumuh di tengah pembangunan IKN yang masif.
“Kami tata Sepaku supaya tidak menjadi kumuh. Kami sudah memulai proses tender untuk pekerjaan ini, dan akan kami laksanakan pada tahap pertama di tahun 2025,” ujar Basuki, Rabu (23/4/2025).
Langkah awal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan kawasan penyangga IKN yang tertata dan representatif. Secara administratif, Kecamatan Sepaku mencakup 11 desa dan 4 kelurahan, yaitu: Desa Telemow, Binuang, Bumi Harapan, Bukit Raya, Karang Jinawi, Sukaraja, Tengin Baru, Suko Mulyo, Argo Mulyo, Semoi Dua, dan Wonosari; serta Kelurahan Maridan, Pemaluan, Sepaku, dan Mentawir.
Dari sisi geografis dan lingkungan, Sepaku memiliki potensi bencana yang tergolong rendah, seperti banjir, longsor, karhutla, dan angin puting beliung, dengan tingkat risiko kecil hingga sedang. Kondisi ini menjadikan Sepaku sebagai lokasi strategis dalam pengembangan IKN.
Meski begitu, kawasan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Warga masih memanfaatkan beberapa lahan untuk perkebunan karet, sawit, pisang, serta permukiman, meskipun sebagian telah dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan IKN. Sepaku juga tergolong sebagai daerah endemis malaria, sehingga pemerintah secara rutin melakukan fogging dan pemeriksaan kesehatan, terutama saat menerima kunjungan resmi kenegaraan.
Pengendara dapat menjangkau Sepaku melalui jalan lintas provinsi dalam waktu sekitar satu jam dengan mobil. Namun, kondisi jalan yang sempit dan kurang memadai untuk kecepatan tinggi sering dikeluhkan oleh pengguna jalan.
Tantangan lainnya mencakup persoalan ganti rugi lahan, banjir ringan, serta keterbatasan akses air bersih. Warga masih membeli air bersih karena air sumur yang tersedia cenderung payau dan keruh. Meski begitu, pemerintah berkomitmen menyediakan air ledeng berkualitas di masa depan.
Dengan kolaborasi antara Otorita IKN, masyarakat lokal, serta komitmen terhadap penataan dan keberlanjutan lingkungan, pemerintah menargetkan Sepaku menjadi wajah baru yang mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (*)
