BorneoFlash.com, NUSANTARA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membatalkan rencana studi banding ke Mesir, Turkiye, dan India untuk mendesain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) demi efisiensi anggaran.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengonfirmasi pembatalan ini saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Jumat (21/02/2025). Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menjadi alasan utama. “Enggak jadi,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta studi banding ini agar desain kompleks legislatif dan yudikatif di IKN lebih kokoh dan modern. “Dalam rapat terakhir, Pak Prabowo meminta studi banding ke Mesir, Turkiye, dan India,” kata Dody di Jakarta, Kamis (13/02/2025).
Presiden memilih ketiga negara tersebut karena arsitektur gedung pemerintahan mereka dianggap cocok untuk diterapkan di Indonesia. Tim semula berencana merekonstruksi desain berdasarkan hasil studi banding sebelum melaporkannya kembali kepada Presiden.
Keputusan pembatalan ini menimbulkan pertanyaan tentang kelanjutan desain kompleks legislatif dan yudikatif di IKN. Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan alternatif lain, tetapi keputusan ini menegaskan komitmen efisiensi anggaran di tengah dinamika ekonomi. (*)
